Breaking News:

Berita Sungailiat

Rencana Pelantikan 5 Pejabat Tinggi Pratama Pemkab Bangka Tidak Ada Intervensi Parpol

Bupati Bangka Mulkan mengatakan belum bisa memastikan kapan Pemkab Bangka akan melakukan mutasi jabatan

bangkapos.com/Edwardi
Bupati Bangka Mulkan. edw 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Bupati Bangka Mulkan mengatakan belum bisa memastikan kapan Pemkab Bangka akan melakukan mutasi jabatan atau pelantikan para pejabat di lingkungan Pemkab Bangka untuk mengisi 5 jabatan tinggi pratama atau Eselon II yang masih dijabat pelaksana tugas (Plt), yakni sekretaris dinas.

Kelima jabatan seperti Kepala Satpol PP, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim), Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Tata Ruang, dan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

"Kita memang harus mengisi kekosongan jabatan di lima OPD itu dan tentunya tidak boleh gegabah dalam mengisi jabatan yang kosong itu, karena perlu kajian yang matang dan tidak boleh terburu-buru," kata Mulkan, Selasa (07/07/2020) di rumah dinas Bupati Bangka.

Dari calon-calon kepala dinas yang akan mengisi kekosongan tersebut, mereka telah mengikuti uji kompetensi dan asesment. Hasilnya sudah disampaikan ke KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara).

Karena ada tiga besar yang diajukan ke KASN dan KASN yang akan menyampaikan rekomendasi atas persetujuan dari tiga besar calon kepala OPD tersebut.

”Dari tiga besar calon itulah nanti dapat dipilih, mana dari ketiga calon tersebut yang bisa melaksanakan program ataupun kegiatan Pemkab Bangka yang ada di OPD masing-masing,” ujar Mulkan.

Diakuinya, soal pergantian jabatan di Pemkab Bangka, tidak ada intervensi dari partai manapun. Sebab partai sangat menyadari posisi kepala daerah. Apalagi partai besar seperti PDI-Perjuangan, tidak pernah mengintervensi.

“Partai tidak pernah ikut-ikutan dalam menentukan jabatan. Saya selaku kepala daerah diberi kebebasan oleh partai untuk memilih pejabat," tukas Mulkan.

Diakuinya sebagai kepala daerah tidak mengenal yang namanya ‘dendam politik’ tapi lebih ke dendam kinerja. Dalam arti siapapun yang dapat menjalankan kerja dengan baik, tetap kita pertahankan. Namun jika tidak dapat bekerja, bahkan gagal dalam menjalankan program akan diganti.

“Kalau dendam politik itu, biasanya kalau ada pergantian kepala daerah. Tentunya kepala daerah yang terpilih akan memilih pejabat atas suka, tidak suka, senang tidak senang dan akan mengganti pejabat yang dulu tidak mendukungnya. Kalau saya kan tidak begitu, yang penting bisa bekerja dengan baik membantu bupati dalam membangun daerah ini," tegas Mulkan.

Halaman
12
Penulis: edwardi
Editor: Ardhina Trisila Sakti
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved