Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Terkait UU Nomor 3 Minerba, PT Timah akan Jalankan Operasional Sesuai Regulasi yang Berlaku

Berdasarkan UU ini, kewenangan pemerintah daerah dalam urusan pertambangan kini beralih pada pemerintah pusat.

Timah.com
Logo PT Timah 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Pemerintah menerbitkan UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba, menggantikan UU Nomor Tahun 2009..

Berdasarkan UU ini, kewenangan pemerintah daerah dalam urusan pertambangan kini beralih pada pemerintah pusat.

Pemda tidak memiliki kewenangan untuk memberikan izin.

Termasuk soal 700 izin usaha pertambangan (IUP) timah di Babel yang kini dikuasai pemerintah pusat.

UU No 3 Tahun 2020 dianggap tidak memihak pada otonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat, membuat pengacara Darma Sutomo melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi,

Terkait hal tersebut, Kepala Bagian Komunikasi PT Timah Tbk Anggi Siahaan mengatakan PT Timah akan menjalankan sesuai regulasi yang berlaku.

"PT Timah kita tau adalah representasi pemerintah untuk pertambangan timah. Kita memahami bahwa pengaturan regulasi tentu dimaksudkan agar good mining practice dapat terlaksana,"ujar Anggi saat dikonfirmasi bangkapos.com, Jumat (10/7/2020).

"Untuk itu perusahaan akan menjalankan operasionalnya sesuai dengan regulasi yang berlaku," lanjutnya.

Wakil Ketua DPRD Bangka Belitung Dukung Judicial Review 

Pemerintah Pusat telah menerbitkan Undang-undang nomor 3 tahun 2020 menggantikan UU sebelumnya nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara.

Halaman
1234
Penulis: Cici Nasya Nita
Editor: Ardhina Trisila Sakti
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved