Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Undang-undang Minerba Digugat ke MK, Gubernur: SDA Kami Terkuras Habis, Sangat Rugi Kami

Gubernur Erzaldi Rosman mengatakan undang-undang tersebut perlu dikaji kembali. Karena dianggap pada saat disusun, pemerintah daerah tidak dilibatkan

Editor: Hendra
Diskominfo Babel
Gubernur Erzaldi Rosman (baju batik) 

BANGKAPOS.COM, BANGKA --Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman bersama sejumlah kalangan resmi menggugat Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, ke Mahkamah Konstitusi, Jumat (10/7/2020).

Gugatan itu dilayangkan karena undang-undang minerba yang baru ini dinilai bisa merugikan daerah penghasil sumber daya alam.

Gubernur Erzaldi Rosman mengatakan undang-undang tersebut perlu dikaji kembali. Karena dianggap pada saat disusun, pemerintah daerah tidak dilibatkan.

Sehingga dianggap merugikan pemda, dalam hal ini Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

"Kami semata-mata ingin daerah dilibatkan dalam menyusun undang-undang ini. Ini perlu, karena urusan sumber daya alam ini sangat sensitif. Jangan sampai sumber daya alam kami terkuras habis, masyarakat kami masih seperti biasa-biasa saja," ungkap Gubernur Erzaldi saat berada di Mahkamah Konstitusi, berdasarkan rilis yang diterima Bangkapos.com, Jumat (10/7/2020) malam.

Gubernur Erzaldi menjelaskan, alasan lain Pemprov. Babel dan sejumlah kalangan menggugat, karena dianggap menegaskan kewenangan pemerintah provinsi dalam penyelengaraan pertambangan mineral dan batu bara.

Misal, pembentukan peraturan daerah di bidang minerba mengenai pembinaan, pengawasan, perizinan, dan penyelesaian konflik.

Padahal, kegiatan usaha pertambangan berada di daerah asal sumber daya alam.  Sehingga daerah hanya menjadi tempat eksploitasi sumber daya alam tanpa mempertimbangkan kepentingan daerah sebagai penghasil sumber daya mineral dan batu bara.

Di sisi lain, Pasal 18 dan Pasal 18A UUD NKRI 1945 memberikan kedudukan pada pemerintah daerah dengan otonomi seluas-luasnya. Bahkan khusus untuk pemanfaatan sumber daya alam diatur hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang harus dilakukan secara adil dan selaras.

Gubernur Erzaldi mengatakan, UU No. 3 Tahun 2020 membebani pemda dengan ketentuan bahwa, pemda harus menjamin tidak mengubah rencana tata ruang di wilayah usaha pertambangan.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved