Breaking News:

Berita Bangka Barat

Hidayat Arsani Minta Pemangku Kepentingan Tak Gunakan Tangan Besi Agar Investor Tidak Takut

Hidayat Arsani menyebut keberadaan investasi tambak udang merupakan salah satu alternatif penopang ekonomi dan lapangan pekerjaan pasca timah.

Bangka Pos / Anthoni Ramli
Ketua Umum (Ketum) Aliansi Petani Tambak Indonesia (APTIN) Hidayat Arsani saat audiensiu polemik soal perizinan tambak udang yang ada di Bangka Barat, Rabu (1/7/2020) lalu 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Ketua Umum (Ketum) Aliansi Petani Tambak Indonesia (APTIN) Hidayat Arsani menyebut keberadaan investasi tambak udang merupakan salah satu alternatif penopang ekonomi dan lapangan pekerjaan pasca timah.

Namun jika praktok dan proses perizinan suatu investasi itu saja dipersulit, dirinya khawatir investor justru akan takut masuk ke Bangka Belitung.

" udang ini adalah salah satu alternatif penopang ekonomi dan lapangan pekerjaan pasca timah. Apakah kita harus bergantung kepada timah terus, kan tidak. Tapi kalau begini ditakut takuti bukan di bina hantu saja masuk ke Bangka Belitung ini takut," tegas Hidayat.

Mantan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung itupun meminta, pemangku kepentingan dan pihak terkait tidak menggunakan cara yang ia anggap sebagai cara tangan besi dan dikhawatirkan justru memicu polemik baru.

" Kami minta para pemangku kepentingan tidak menggunakan tangan besi terus, karena rakyat sudah menderita. kalau begini orang bisa takut masuk dan investasi di Bangka," tegasnya.

Tanggapi Verifikasi Perizinan dan Pemasangan Plang

Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum (Ketum) Aliansi Petani Tambak Indonesia (APTIN) Hidayat Arsani, bereaksi menanggapi verifikasi perizinan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Bangka Belitung, ke tambak udang PT Hoki Alam Semesta Jaya, Desa Rambat, Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, beberapa waktu lalu.

Sebab dalam verifikasi tersebut pihak DLH provinsi juga memasang plang bertulis " Area ini dalam proses penegakan hukum lingkungan Hidup atas pelanggaran terhadap peraturan perundang udangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan atau perizinan lingkungan hidup "

Pemasangan plang tersebut dinilai Hidayat Arsani, sebagai tindakan diktator terhadap suatu investasi.

Justru, harusnya kata Hidayat, pihak-pihak terkait mengedepankan langkah pembinaan.

Menurut Mantan Wakil Gubernur Babel teraebut, PT Hoki Alam Semesta, merupakan satu dari 14 perusahaan tambak udang yang perizinannya sudah lengkap.

Tinggal proses pembuatan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) saja.

" Pemasangan plang itu sama dengan upaya diktator, bukan upaya pembinaan. Harusnya mereka dibina bukan sebaliknya justru ditakut takuti. Izin mereka kan sudah lengkap, IPAL mereka juga masih dalam proses, dan tidak ada korban mati akibat IPAL itukan," kata Hidayat melalui sambungan telepon, Sabtu (11/7/2020). (bangkapos.com / Anthoni Ramli)

Penulis: Antoni Ramli
Editor: Dedy Qurniawan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved