Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Reformasi Birokrasi di Pemprov Babel, Wakil Gubernur Babel Ingatkan OPD Tentang Hal ini

Reformasi birokrasi yang telah digulirkan Kemenpan-RB RI sejak 10 tahun yang lalu bertujuan untuk mewujudkan mental aparatur

Bangkapos.com / Riki Pratama
Wakil Gubernur Babel Abdul Fatah 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Wakil Gubernur Abdul Fatah, telah melakukan pembahasan terkait tindak lanjut reformasi birokrasi di lingkungan Provinsi Bangka Belitung, pada Senin (13/7/2020).

Dia mengatakan bahwa reformasi birokrasi yang telah digulirkan Kemenpan-RB RI sejak 10 tahun yang lalu bertujuan untuk mewujudkan mental aparatur, terciptanya budaya kerja yang positif, menjadikan birokrasi yang melayani bersih dan akuntabel.

"Saya minta OPD terkait yang mengampu 8 area perubahan ini untuk dapat melihat kinerja selama ini, sudah melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, atau masih sama dengan sebelumnya,"kata Wakil Gubernur Babel, Abdul Fatah, Senin (13/7/2020).

Dia menambahkan, apabila belum ada perubahan, artinya perlu melaksanakan reformasi birokrasi.

"Sudahkah melakukan tata laksana yang benar, dan ini harus dikaitkan dengan RPJMD dan visi dan misi Pemprov Babel. Misalnya mengevaluasi dalam penataan Sumber Daya Manusia, Dalam proses rekrutmen dan promosi di Pemprov Babel,"ujarnya.

Selain itu, menurutnya perlu adanya kompetensi dan transparansi, yang harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel, dalam penataan kerja.

Sementara, Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Babel, Ellyana mengatakan untuk memotret reformasi birokrasi di Pemprov Babel pasa 2019 lalu, nilai reformasi birokrasi 66,84.

Sebagai penanggung jawab reformasi birokrasi, dirinya mengajak OPD terkait untuk meningkatkan nilai reformasi birokrasi Pemprov. Kepulauan Babel dengan bantuan inspektorat.

Hal ini karena peran inspektorat sebagai admin dan juga sebagai Tim Penilai (TPI).

"Ada 10 OPD yang telah dilakukan evaluasi di antaranya Bappeda, BKPSDM, dinas pendidikan, dinas pemberdayaan perempuan, inspektorat, PTSP, dinas lingkungan hidup, bakuda, diskominfo, sekretariat daerah ULP, dan biro organisasi setda," ungkapnya.

Ia meminta kesepuluh OPD ini untuk membuat paparan, yang memuat proses bisnis utama, tindak lanjut rekomendasi, progres reformasi yang telah dilakukan di unit, implementasi reformasi birokrasi terkait kondisi pandemi Covid-19, dan paparan ini sudah harus masuk tanggal 17 Juli.

(Bangkapos/Riki Pratama)

Penulis: Riki Pratama
Editor: Hendra
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved