Inilah Realisasi APBD Bangka Barat 2019, Dapat Opini WTP

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Bupati Bangka Barat Markus menyebut, laporan hasil kerja Pansus DPRD pada prinsipnya menyetujui Rancangan Perda tersebut untuk diproses menjadi Peraturan Daerah Bangka Barat tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2019.

Hal tersebut disampaikan Markus, pada rapat paripurna pengambilan keputusan terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bangka Barat 2019, Jumat (17/7/2020)

Dalam ringkasan realisasi APBD tahun 2019, kata Markus, pendapatan tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp.895.086.616.033,00, dan terealisasi sebesar Rp914.271.309.354,99 atau sebesar 102,14%.

" Belanja tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp.977.306.749.392,45 dan terealisasi sebesar Rp.895.255.933.704,49 atau sebesar 91.60%," papar Markus.

Pembiayaan netto tahun 2019, lanjut Markus, dianggarkan sebesar Rp.82.220.133.359,45 dan terealisasi sebesar Rp.83.864.125.424,45 atau 102,00%.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2019 sebesar Rp 102.879.501.074,95.

" Dapat kami sampaikan bahwa ringkasan dari Raperda tentang Pertanggungjawaban APBD Bangka Barat tahun 2019 disusun berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat tahun 2019 yang telah diaudit oleh BPK perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beberapa waktu yang lalu dengan opini WTP, Wajar Tanpa Pengecualian," paparnya.

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat akan menindaklanjuti saran - saran dan masukan dari DPRD, terutama yang terkait dengan tindak lanjut dan rekomendasi BPK RI.

" Pemkab Bangka Barat akan terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di Bumi Sejiran Setason yang kita cintai ini," pungkasnya. (bangkapos.com / Antoni Ramli)