Breaking News:

Berita Pangkalpinang

DPRD Bangka Belitung Belum Terima Data Penerima dan Pergub Bantuan Sosial Tunai

DPRD Bangka Belitung ternyata hingga saat ini belum menerima terkait usulan data penerima Bantuan Sosial Tunai untuk 50 KK per Desa dan Kelurahan

Penulis: Riki Pratama | Editor: Ardhina Trisila Sakti
ilustrasi uang 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- DPRD Provinsi Bangka Belitung ternyata hingga saat ini belum menerima terkait usulan data penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk 50 KK per Desa dan Kelurahan.

Bukan hanya data, dasar hukum berupa Peraturan Gubernur terkait penyaluran bantuan tersebut belum juga sampai di DPRD Bangka Belitung.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, yang mengatakan DPRD hingga saat ini belum menerima data Pergub serta data penerima BST dari Pemerintah Provinsi Babel.

"Bulan depan kita dibahas, sampai saat ini Pergubnya belum tahu siapa yang bisa menerima. Jangan nanti yang menerima orang kaya, bukan yang tidak mampu tidak dapat. Ini tidak diinginkan DPRD Babel, artinya bantuan harus tepat sasaran jangan yang dapat keluarga DPRD, Bupati, Gubernur, nanti banyak yang protes. Alasan mereka data nasional, orang punya mobil dapat, tidak mampu tidak dapat, DPRD tidak mau seperti itu,"jelas Didit kepada Bangkapos.com, Rabu (22/7/2020) ditempat kerjanya.

Didit menegaskan bantuan yang disampaikan nantinya harus tepat dengan sasaran dan jangan sampai terjadi kesalahan dalam menentukan penerima bantuan.

"Nanti kita bahas langsung andai kata terjadi salah data penipuan, urusan pihak hukum lah, yang penting bagi DPRD harus tepat sasaran. Untuk anggaran kita cari-cari, dengan kondisi defisit, minimal untuk sebulan, jelas kondisi kita defisit DPRD berkomitmen mencari dana tersebut,"katanya.

Selain itu dia juga menyinggung terkait apa yang disampaikan Dinsos Babel bahwa data penerima sudah berada di DPRD Babel.

"Apa yang disampaikan Dinsos pembohongan publik, termasuk pernyataan Wagub telah di serahkan ke DPRD tidak ada sama sekali. Jangan mereka yang berjanji melempar tanggung jawab ke DPRD padahal sampai sekarang, jangan kan data, dasar hukum pemberian belum di serahkan ke DPRD, jangan membikin kebijakan tidak mampu mengakomodir menyalahkan orang lain, sangat kita sayangkan,"harapnya.

Diberitakan sebelumnya Wakil Gubernur Babel, Abdul Fatah sempat mengatakan alasan kenapa bantuan sosial tunai belum juga diberikan, karena masih perlu pembahasan kembali bersama DPRD mengenai perubahan anggaran.

"Ini kan nanti APBD perubahan sedangkan hal tersebut selagi belum mendapatkan persetujuan dari DPRD oleh karena itu di dalam anggaran tahun 2020 perubahan mengusulkan itu,"jelas Wakil Gubernur Babel, Abdul Fatah kepada Bangkapos.

Halaman
12
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved