Breaking News:

Berita Sungailiat

Pegawai Jalani Karantina Mandiri 14 Hari,Kepala OPD Diminta Sampaikan Surat Pemberitahuan ke BKPSDMD

Kepala OPD menyampaikan surat pemberitahuan secara tertulis kepada BKPSDMD Kabupaten Bangka, apabila ada pegawai menjalani karantina mandiri.

Bangkapos.com/Edwardi
Kepala BKPSDMD Kabupaten Bangka, Baharita. 

BANGKAPOS.COM, BANGKA-- Kepala BKPSDMD Kabupaten Bangka, Baharita meminta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Bangka untuk menyampaikan surat pemberitahuan secara tertulis kepada BKPSDMD Kabupaten Bangka, apabila ada pegawai ASN dan tenaga kontrak yang bekerja di lingkungannya menjalani karantina atau isolasi mandiri di rumah masing-masing selama 14 hari, karena baru pulang Dinas Luar (DL) dari daerah Zona Merah penularan wabah Covid-19, seperti DKI Jakarta, Palembang, Surabaya dan daerah lainnya.

"Kepala OPD yang bersangkutan harus menyampaikan surat pemberitahuan kepada BKPSDMD Kabupaten Bangka kalau ada pegawainya menjalani karantina mandiri di rumahnya selama 14 hari karena baru pulang DL dari daerah Zona Merah," kata Baharita yang dihubungi Bangkapos.com melalui pesan WhatsApp, Kamis (30/07/2020).

Diakuinya memang para kepala OPD memiliki kewenangan untuk mengatur dan melakukan pencegahan penularan wabah Covid-19 di lingkungan kerja kantornya, karena kepala OPD lah yang mengetahui aktivitas kerja anak buahnya.

"Memang selama ini belum pernah ada Kepala OPD yang menyampaikan surat pemberitahuan ke BKPSDMD Kabupaten Bangka kalau ada pegawainya yang diminta menjalani karantina atau isolasi mandiri di rumahnya, biasanya kebijakan perintah untuk isolasi mandiri itu dilakukan kepala OPD secara internal saja, tetapi itu bukan berarti pemberian izin secara kekeluargaan, sebab kita tidak ada mengenal istilah izin secara kekeluargaan, semuanya memang harus berdasarkan aturan yang berlaku," tegas Baharita.

Disinggung mengenai ASN yang menjalani isolasi mandiri di rumah selama 14 hari apakah tetap mendapatkan fasilitas Tunjungan Perbaikan Penghasilan (TPP) yang penuh, walaupun mereka tidak datang bekerja di kantor, padahal saat ini Pemkab Bangka sudah menerapkan sistem e-kinerja.

"Untuk pemberian TPP bagi pegawai OPD sampai sekarang ini masih mengikuti laporan kinerja pegawai yang disampaikan para kepala OPD masing-masing, jadi apakah TPP pegawai itu dipotong atau tidak tergantung laporan kinerja pegawai yang disampaikan kepala OPD tersebut," jelas Baharita.

Diakuinya, soal kebijakan Kepala OPD yang meminta pegawainya melakukan karantina mandiri selana 14 hari karena baru pulang DL dari daerah Zona Merah maka kalau kepala OPD tidak memberitahukan ke BKPSDMD maka tidak mungkin pihak BKPSDMD mengetahuinya.

"Kalau tidak disampaikan dari Kepala OPD maka kami juga tidak tahu, tapi pada masa pandemi Covid-19 ini belum ada kepala OPD yang melaporkannya dan memang untuk pegawai yang menjalani karantina ada dispensasi karena masalah pencegahan penularan wabah Covid-19 ini merupakan masalah nasional," ungkap Baharita.

Diketahui saat ini di era new normal life dan adanya program rapid test gratis yang disediakan Pemkab Bangka untuk masyarakat, termasuk ASN telah membuka kesempatan untuk melakukan tugas Dinas Luar keluar Pulau Bangka asalkan sesuai aturan protokol kesehatan pencegahan penularan wabah Covid-19.

Sebelum berangkat DL, para ASN dan pegawai kontrak ini diwajibkan mengikuti Rapid Test dengan hasil non reaktif yang dikeluarkan RSUD yang telah ditunjuk Pemkab Bangka.

Namun usai pulang melakukan DL, para ASN dan pegawai kontrak yang baru pulang DL dari daerah Zona Merah ini membuat ketakutan dan kekhawatiran para rekan-rekan kerjanya di lingkungan kantor, sehingga Kepala OPD meminta mereka melakukan isolasi mandiri di rumahnya masing-masing.

(Bangkapos.com/Edwardi)

Penulis: edwardi
Editor: nurhayati
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved