Breaking News:

Pilkada Serentak 2020, Pengamat Politik Ini Sebut Pilih Petahana yang Bisa Mengatasi Covid-19

Durasi kampanye pada pilkada serentak 2020 diperpendek, yakni hanya 71 hari dari tanggal 26 September hingga 5 Desember 2020.

Istimewa/Bambang Ari Satria
Dosen STISIPOL Pahlawan 12 Sungailiat, Bambang Ari Satria. 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Pengamat Politik sekaligus Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIPOL) Pahlawan 12 Sungailiat, Bambang Ari Satria mengatakan durasi kampanye pada pilkada serentak 2020 diperpendek, yakni hanya 71 hari dari tanggal 26 September hingga 5 Desember 2020.

"Otomatis, untuk mengenalkan visi misi dan program kerja yang akan disampaikan kepada khalayak pemilih sangat terbatas waktunya. Beberapa kandidat yang akan maju dalam kontestasi pilkada tidak mau terjebak dengan waktu yang sangat terbatas tersebut," ujar Bambang, Senin (10/8/2020).

Lebih lanjut, ia mengungkapkan untuk yang bukan petahana, bahkan sebagian sudah turun ke masyarakat dengan dalih narasi 'sosialisasi' dan ini tidak dipertentangkan secara aturan.

"Sah-sah saja dan boleh-boleh saja dilakukan karena belum menggunakan bahasa calon, baru peminat, kandidat bahkan hanya sebatas bakal calon. Sebagaimana kita ketahui, dari 4 pilkada serentak yang akan dilangsungkan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tidak terlepas dari keterlibatan para petahana," jelas Bambang.

"Bagaimana kansnya? Publik sebenarnya cukup gampang untuk melihat jejak kerja petahana, apalagi ditengah pandemi Covid-19 ini. Apa saja terobosan dan inovasi yang dilakukan oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah petahana dalam penanganan pandemi Covid-19?" sebut Bambang.

Ia menambahkan kalau masyarakat merasakan petahana berbuat banyak dalam penanggulangan pandemi Covid-19 dan dampaknya dirasakan masyarakat, ya boleh saja diapresiasi kinerjanya dengan tetap melanjutkan kepemimpinan pada pilkada berikutnya, namun kalau tidak memberi dampak yang baik dalam penanganan Covid-19, untuk apa dilanjutkan.

"Bayangkan, untuk urusan Covid-19 yang menerjang beberapa bulan saja tidak mampu diselesaikan, bagaimana dengan perjalanan kepemimpinan untuk 5 tahun kedepan," tutur Bambang.

Bambang mengungkapkan terkait, pencitraan via medsos maupun media massa, memang ada beberapa segmentasi yang dapat disentuh, terutama pemilih milenial dan pemilih pemula.

Beberapa kandidat memang ada memanfaatkan media sosial untuk mendekatkan diri ke pemilih.

Menurutnya, strategi yang paling ampuh sebenarnya adalah door to door, apalagi di saat Covid-19 seperti ini. Masyarakat dilarang berkerumun dan KPU mengaturanya dalam peraturan agar tidak boleh mengumpulkan massa dalam jumlah yang banyak.

"Lalu, siapa yang harus dipilih rakyat pada Pilkada 2020? Sekali lagi, saya tegaskan, untuk petahana yang mampu melewati tantangan dan berinovasi dalam menghadapi Covid-19, maka layak untuk dilanjutkan," kata Bambang.

"Namun, kalau tidak ada inovasi yang dilakukan, maka dengan berat hati saya katakan, boleh saja ditinggalkan dan saatnya mencoba yang baru," lanjutnya.

Sebab prioritas dan arah kebijakan pembangunan di tahun berikutnya yang akan dilewati kepala daerah terpilih sangat berat jika kepala daerah tidak bisa berinovasi dalam penanganan pandemi Covid-19.

Prioritas pembangunan tahun berikutnya mulai dari peningkatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi, peningkatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, penguatan ketahanan bencana hingga pemantapan tata kelola pemerintahan dan ketahanan fiskal daerah.

"Sekali lagi, keberhasilan atau kegagalan dalam menangani pandemi Covid-19 merupakan pertaruhan kinerja dalam pentas popularitas dan elektabilitas bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berstatus petahana," kata Bambang. (*)

Penulis: Cici Nasya Nita
Editor: Rusaidah
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved