Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Tolak Bantuan Sosial Tunai Rp 300 Ribu Sebulan, Ini Alasan Ketua DPD Apdesi Babel

Mereka menolak kalau BST sebesar Rp 300 ribu diberikan hanya satu bulan saja, bukan selama tiga bulan.

Penulis: Riki Pratama | Editor: suhendri
Bangkapos.com/Riki Pratama
Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Apdesi Provinsi Bangka Belitung, Sumirzan. 

BANGKAPOS.COM,BANGKA -- Sejumlah anggota Dewan Pengurus Daerah (DPD) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menolak rencana Pemprov Babel memberikan bantuan sosial tunai (BST) kepada 50 kepala keluarga (KK) per desa/kelurahan sebesar Rp 300 ribu per KK selama sebulan.

Penolakan dilakukan lantaran hal tersebut dirasa tidak sesuai dengan rencana awal pemprov setempat, yakni sebesar Rp 600 ribu per KK setiap bulan selama tiga bulan.

Ketua DPD Apdesi Babel Sumirzan mengatakan, penolakan dilakukan berdasarkan keputusan rapat bersama anggotanya sebelum beraudiensi dengan anggota DPRD Babel.

Mereka menolak kalau BST sebesar Rp 300 ribu diberikan hanya satu bulan saja, bukan selama tiga bulan.

"Itu berdasarkan putusan rapat kita sebelum melaksanakan audiensi ini. Saya sebagai ketua DPD menghargai seluruh keanggotaan, kita tidak mau ada pihak yang intervensi," kata Sumirzan kepada wartawan di kantor DPRD Babel, Kamis (13/8/2020).

"Sekali tidak, masalah bulan-bulan, sudah biasa kami di bulan-bulanan masyarakat. Kami akan sampaikan ke masyarakat, pemprov tidak berani memberikan itu," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, DPD Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beraudiensi dengan anggota Komisi IV DPRD Babel di ruang Banmus DPRD setempat, Kamis (13/8/2020). Audiensi ini terkait kepastian bantuan sosial tunai.

Menurut Sumirzan, jika tidak terjadi persoalan di masyarakat dan anggaran desa cukup untuk memberikan bantuan kepada masyarakat, maka pihaknya tidak akan datang ke kantor DPRD guna mempertanyakan kejelasan BST.

"Tetapi (dana desa) tidak cukup ini, jadi janji provinsi ke kita, kita kejar itu, dan hari ini berdasarkan putusan rapat akan kami sampaikan kepada anggota DPD Apdesi lainnya," katanya.

Ketua Komisi IV DPRD Babel Jawarno mengatakan, dengan adanya penolakan terhadap BST tersebut, pihaknya bakal kembali melakukan rapat dan menyampaikannya sebelum pengesahan APBD perubahan nanti.

Menurut dia, DPRD akan kembali membicarakan penolakan itu dengan Pemprov Babel sebelum APBD perubahan disahkan.

"Jumlahnya segitu karena melihat kondisi keuangan daerah diputuskan untuk satu bulan Rp 300 ribu. Tetapi berdasarkan pertemuan dengan Apdesi Babel, mereka menolak kalau BST diberikan cuma satu kali, lebih baik tidak diberikan sama sekali," kata Jawarno.

"Pertimbangan mereka boleh diberikan Rp 300 ribu, tetapi diberikan selama tiga bulan, bukan satu bulan. Oleh sebab itu, dalam pengesahan anggaran perubahan yang belum selesai akan kita usulkan kembali supaya keluhan ini dapat diakomodasi menjadi tiga kali. Bagaimana caranya bisa mengatasi masalah ini untuk BST 50 KK per desa/kelurahan," tuturnya. (Bangkapos.com/Riki Pratama)

Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved