Breaking News:

Berita Bangka Selatan

Dugaan Tipikor DAK Dindikbud Basel, APIP Segera Audit Investigasi

Marpaung mengakui telah menerima surat yang disampaikan oleh Satreskrim Polres Bangka Selatan terkait dugaan Tipikor DAK Dindikbud Basel

Bangkapos.com/Muhammad Rizki
Plt Kepala Inspektorat Basel, PD Marpaung 

BANGKAPOS.COM, BANGKA-- Pelaksana Tugas Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Selatan, PD Marpaung mengakui telah menerima surat yang disampaikan oleh Satreskrim Polres Bangka Selatan terkait dugaan Tipikor DAK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Selatan tahun 2019.

Marpaung mengatkaan selaku Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) akan sesegera mungkin untuk melaksanakan audit investigasi (pemeriksaan khusus) atas dugaan ini.

Marpaung menambahkan jika dalam pelaksanaan pengawasan ini pihaknya tak dapat bergerak sendiri sehingga tidak terlepas dari sinergitas baik oleh pemerintah daerah, kejaksaan, kepolisian dan unsur lainnya.

Tak hanya itu, dalam pelaksanaan audit investigasi Marpaung mengakui turut membutuhkan dukungan dari beberapa pihak seperti misalnya Dinas PUPRHUB Kabupaten Bangka Selatan untuk dapat membantu tim berupa penugasan ahli konstruksi guna membantu melakukan pengukuran fisik bangunan atau pekerjaan rehab yang telah dilaksanakan serta menghitung adanya pekerjaan lainnya yang menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2019.

"Tak hanya itu kita juga membutuhkan bantuan dari para pihak yang terkait dengan pekerjaan DAK di sekolah misalnya PA, PPK dan kepala sekolah. Kami juga akan meminta keterangan dari fasilitator/konsultan pengawas sesuai dengan kapasitas dan tanggungjawabnya," ujar Marpaung pada Selasa, (18/8/2020).

Pihaknya lanjut Marpaung juga akan melakukan upaya studi kasus terjadinya kerugian negara akibat penyalahgunaan wewenang yang terjadi dalam proses pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi dan mencermati kondisi konflik kepentingan yang terjadi.

"Pekerjaan inikan tentunya tidak dikerjakan langsung oleh pihak sekolah sehingga membutuhkan bantuan pihak yang terkait yang ahli fisik konstruksi bangunan, sehingga untuk kebutuhan bahan material bangunan maupun tenaga kerja pembangunannya harus diorder ke penyedia jasanya," tuturnya.

Marpaung bahkan menyebutkan jika di dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang disampaikan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Pemeriksaan LKPD TA 2019 terdapat 4 sekolah yang menjadi objek atau sampel pemeriksaan Tim BPK.

Untuk itu Marpaung turut mengingatkan agar pihak sekolah yang menjadi sampel untuk segera menyampaikan Bukti Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas seluruh pekerjaan fisik yang dilakukan sekolah namun belum dilaporkan dan disetorkan ke kas daerah.

"Kami harap agar pihak sekolah sesegera mungkin untuk melakukannya sebelum berakhirnya masa tindak lanjut, yaitu 60 hari sejak diterimanya LHP," tandasnya.

(Bangka Pos/Jhoni Kurniawan)

Penulis: Jhoni Kurniawan
Editor: Hendra
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved