Breaking News:

Pemprov. Babel Respon Pembahasan Draf Perubahan Pergub Pengelolaan Dana Hibah dan Bansos

Perubahan ini dilakukan dikarenakan terdapat temuan dari BPK, sehingga Pemprov. Babel melakukan revisi terhadap pergub

Diskominfo Babel
Rapat lanjutan pembahasan draf perubahan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 23 Tahun 2019 di Ruang Tanjung Pesona Kantor Gubernur Babel, Selasa (18/7/20) 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Pemprov Kepulauan Bangka Belitung merespon cepat catatan yang diberikan oleh Kantor Perwakilan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Babel tentang tata cara pengelolaan hibah dan batuan sosial yang bersumber dari APBD.

Rapat lanjutan pembahasan draf perubahan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 23 Tahun 2019 yang dilaksanakan pada Selasa (18/7/20). Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Abdul Fatah, bertempat di Ruang Tanjung Pesona Kantor Gubernur Babel.

"Perubahan ini dilakukan dikarenakan terdapat temuan dari BPK, sehingga Pemprov. Babel melakukan revisi terhadap pergub," ungkapnya.

Wagub Abdul Fatah menjelaskan, perubahan ini bertujuan untuk mengefektivitaskan, mengefisiensikan, serta mengakuntabilitasikan pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD Babel.

"Jadi kita sikapi betul draf pada perubahan Pergub Nomor 23 tahun 2019 itu yang sudah dikoreksi oleh BPK," jelasnya.

Wagub Abdul Fatah menjelaskan setidaknya ada empat poin yang mengalami perubahan tersebut di antaranya monitoring, distrubisi laporan, pemberian sanksi, dan laporan pertanggungjawaban.

"Perubahan pergub ini ada di pasal 6 dan pasal 20. Jadi saat ini yang harus kita perbaiki ada 4 poin itu," ungkapnya.

Penulis : Irnawati
Foto : Umar
Editor : Listya

Editor: Ardhina Trisila Sakti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved