Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Enam Pekerja Tambang Tewas, Direktur WALHI Nilai Buruknya Tata Kelola Pertimahan di Bangka Belitung

Kecelakaan tambang kembali menelan enam orang pekerja, Sabtu (29/08/2020) sore di Desa Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah.

Penulis: Cici Nasya Nita | Editor: Rusaidah
Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah
Direktur Ekskutif Walhi Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Bangka Belitung, Jessix Amundian. 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Kecelakaan tambang kembali menelan enam orang pekerja, Sabtu (29/08/2020) sore di Desa Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah.

Direktur Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, WALHI Kepulauan Bangka Belitung, Jessix Amundian menilai buruknya tata kelola pertimahan sehingga terus memakan korban seperti hal tersebut.

"Kerusakan lingkungan dan kematian sebab laka tambang ibarat dua sisi mata uang. Dibalik semua itu, ada soal pelanggaran HAM yang tidak pernah terungkap dari rantai bisnis tambang timah dari hulu sampai hilir. Korporasi tambang, baik BUMN maupun swasta mutlak dimintai pertanggungjawaban," kata Jessix Amundian, dalam keterangan rilisnya kepada bangkapos.com, Minggu (30/8/2020).

Dalam catatan WALHI Babel, sejak Januari hingga Agustus di tahun 2020, sudah 16 orang meninggal oleh sebab laka tambang.

Dari 16 orang korban laka tambang tersebut, satu diantaranya masih berstatus anak-anak.

Jika menilik tiga tahun kebelakang dari tahun 2017-2019, terdapat 40 korban laka tambang meninggal dunia.

"Terus berulangnya peristiwa laka tambang di Babel menunjukkan betapa buruknya tata kelola pertimahan di kepulauan bagian timur sumatra ini," kata Jessix.

Fakta tersebut dianggap seperti angin lalu. Lemahnya pengawasan yang disertai tanpa adanya audit lingkungan dan moratorium tambang semakin memperburuk tata kelola sumber daya alam tambang timah di Babel.

"Lingkungan dan masyarakat atau pekerja tambang selalu menjadi korban dari tata kelola yang buruk ini. Ada persoalan abai terkait HAM atas kejahatan lingkungan oleh aktivitas tambang timah di Bangka Belitung," lanjutnya.

Di sisi lain, korporasi tambang yang terlibat menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan atau pemurnian, serta menjual pasir timah yang bukan dari wilayah IUP-nya, mutlak diminta pertanggungjawaban.

Halaman
123
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved