Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Penerimaan Bantuan Sosial Tunai Dobel Langsung Diputuskan, Jangan Sampai Tumpang Tindih

Rika Komarina, mengatakan, penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kemensos RIuntuk wilayah Kota Pangkalpinang, memang ada perubahan data penerimaan.

Penulis: Andini Dwi Hasanah | Editor: nurhayati
Dok/Bangkapos.com
Kepala Dinsos PPPA Pangkalpinang, Rika Komarina 

BANGKAPOS.COM,BANGKA-- Kepala Dinas Sosial Kota Pangkalpinang, Rika Komarina, mengatakan, penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kemensos Republik Indonesia untuk wilayah Kota Pangkalpinang, memang ada perubahan data penerimaan.

Namun perubahan data tersebut langsung dari Kementerian Sosial berdasarkan hasil survey setiap Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang ada di kelurahan masing-masing.

"Memang ada yang dihapus ada yang bertambah juga, tapi semua data dari kementerian bukan dari kita dinas sosial, kami hanya memberhentikan yang dobel menerima bantuan saja, untuk yang bertambah bisa saja dia baru terdata tidak sembarangan menghapus dan menambah," jelas Rika kepada Bangkapos.com, Minggu (30/8/2020)

Dia menyebutkan, jika masyarakat diketahui menerima bantuan dobel, data penerimaan untuk tahap selanjutnya akan segera diputuskan.

"Seandainya dia penerima sembako PKH artinya dobel dia tidak layak lagi menerima bantuan langsung kita putuskan, atau bisa saja ketika disurvey kelurahan yang bersangkutan ternyata mampu bisa juga langsung di utuskan untuk tahap selanjutnya, meskipun tahap 1,2, dan 3 sudah mendapatkan," ungkap Rika.

Ia mengatakan, sebenarnya pembagian Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kemensos RI ini untuk kategori masyarakat yang kurang mampu dari segi penghasilan dan melihat tanggungan.

"Kalau mau mengikuti kememtrian sebenarnya kita orang Bangka ini susah, tidak ada yang begitu sulis seperti di Jawa, makanya kita lihat pengahsilanya berapa, tanggungannya, anaknya masih sekolah atau tidak, melihat asetnya juga," kata Rika.

Dia mengatakan, meski data sebelumnya sudah tercantum di kementerian dan siap di salurkan melalui kantor pos, yang diputuskan penerimaan uangnya akan dikembalikan ke negara.

"Tidak bisa mentang-mentang si A sudah tidak bisa dapat digantikan dengan B tidak bisa seperti itu, uang yang sudah diberikan tentu kita kembalikan ke negara, data akan segera berubah tidak bisa tumpang tindih,"  tegas Rika.

(Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved