Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Pangkalpinang Minim Rambu dan Marka Parkir

Permasalahan mendasar yang terjadi ini adalah masih minimnya rambu-rambu dan marka parkir yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah.

Penulis: Andini Dwi Hasanah | Editor: suhendri
Ist/Humas Iwan
RAPAT PARIPURNA - DPRD Kota Pangkalpinang menggelar rapat paripurna terkait tanggapan Wali Kota Pangkalpinang atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap tiga rancangan peraturan daerah (raperda), Senin (31/8). 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang menggelar rapat paripurna terkait tanggapan Wali Kota Pangkalpinang atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap tiga rancangan peraturan daerah (raperda), Senin (31/8).

Tiga raperda tersebut adalah Raperda tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kota Pangkalpinang, Raperda tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Lingkup Penataan Ruang.

Terkait pengajuan Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 13 Tahun 2016, Wali Kota Pangkalpinang Maulan Aklil (Molen), menyebutkan, kekurangan dan kendala penyelenggaraan perparkiran di Kota Pangkalpinang adalah rambu dan marka parkir yang tidak tersedia di beberapa titik parkir.

Permasalahan mendasar yang terjadi ini adalah masih minimnya rambu-rambu dan marka parkir yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah.

Menurut Molen, keterbatasan anggaran menjadi salah satu penyebab masih minimnya rambu dan marka parkir tersebut.

Untuk menyikapi permasalahan tersebut, perlu adanya keseriusan dari Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam menyediakan rambu dan marka parkir sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Molen mengatakan, pengajuan Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 11 Tahun 2016 merupakan upaya konkret yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang terhadap pelaksanaan ketahanan pangan dan gizi yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan, menganggarkan kegiatan yang benar-benar diperlukan dan bermanfaat bagi masyarakat Kota Pangkalpinang, dan mengumumkan semua kegiatan ketahanan pangan dan gizi melalui web LPSE Kota Pangkalpinang.

Menurutnya, dalam menyediakan pangan yang beraneka ragam yang memenuhi persyaratan keamanan mutu dan gizi bagi konsumsi masyarakat, Pemerintah Kota Pangkalpinang melakukan berbagai cara, salah satunya melalui Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L).

"Program ini mengajak masyarakat mengoptimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan sebagai sumber pangan dalam budi daya tanaman pangan, buah, sayuran, tanaman obat, pemeliharaan ternak pemamah biak (ruminansia) kecil (berupa kambing, domba) dan ikan sebagai penyediaan pangan secara berkesinambungan," kata Molen dalam rapat paripurna tersebut. (Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah)

Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved