Breaking News:

Berita Bangka Tengah

Hakim PN Koba Putuskan Pidana Berlapis ke Azeman, Menambang di Kawasan Hutan Tanpa Izin Menteri

Pengadilan Negeri Koba, Kabupaten Bangka Tengah memutuskan bahwa Azeman terbukti secara sah sebagai pelaku penambangan ilegal.

Istimewa
Kerusakan lingkungan hidup di kawasan hutan lindung Lubuk Besar Bangka Tengah. 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Pengadilan Negeri Koba, Kabupaten Bangka Tengah dengan Ketua Majelis Hakim Yuliana, beserta anggota Subroto dan Magdalena Simanungkalit memutuskan bahwa Azeman (44) yang bertempat tinggal di Desa Batu Beriga, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terbukti secara sah sebagai pelaku penambangan ilegal yang telah melakukan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri dan dengan sengaja mengakibatkan dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup di Kawasan Hutan Lindung Lubuk Besar Bangka Tengah.

Direktur Penegakan Pidana KLHK, Yazid Nurhuda mengatakan bahwa berdasarkan
putusan pidana PN Koba Nomor: 81/Pid.B/LH/2020/PN. Koba,19 Agustus 2020, Azeman divonis hukuman pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan serta denda sebesar Rp3 miliar, apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.

Dia mengatakan Putusan Majelis Hakim PN Koba ini lebih berat dari tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan.

Menyikapi putusan ini, Yazid Nurhuda mengapresiasi Majelis Hakim PN Koba yang berpihak kepada lingkungan hidup (in dubio pro natura).

"Putusan ini sangat bersejarah karena pertama kalinya, pelaku kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan dipidana berlapis. Walaupun sebenarnya kami mengharapkan pelaku dihukum lebih berat lagi yaitu hukuman maksimal, baik pidana penjara maupun denda agar ada efek jera," ungkap Yazid dalam rilis yang disampaikan kepada bangkapos.com, Selasa (1/9/2020).

Dia mengungkapkan bahwa penyidik KLHK mempersangkakan Azeman dengan
menggunakan dua undang-undang "multidoor".

Penerapan multidoor atau pidana berlapis ini dilakukan agar ada efek jera terhadap pelaku, dimana pelaku kejahatan sudah sepantasnya dihukum seberat-beratnya.

Penyidik dari Kantor Ditjen Gakkum KLHK Jakarta menyidik kejahatan penambangan
di kawasan hutan lindung tanpa izin yang dilakukan oleh Azeman menggunakan UU No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 89 Ayat 1 Huruf a Jo., Pasal 17 Ayat 1 Huruf b dengan ancaman hukum pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda paling sedikit Rp1,5 miliar dan paling banyak Rp10 miliar.

Sedangkan Penyidik dari Balai Gakkum KLHK Wilayah Sumatera menjerat kejahatan perusakan lingkungan dikawasan hutan lindung yang dilakukan oleh Azeman dengan menggunakan UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 98 Ayat 1 dan/atau Pasal 99 Ayat 1 Jo., Pasal 69 Ayat 1 Huruf a dengan ancaman pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun serta denda paling sedikit Rp3 miliar dan paling banyak Rp10 miliar.

Yazid menyebutkan bahwa Gakkum KLHK tidak berhenti untuk menindak kasus ini
secara tuntas dan meyakini masih ada pihak lain yang terlibat dan penyidik KLHK sedang mendalami pihak-pihak lainnya yang terlibat dalam kasus ini.

"Kami sedang membahas tindak lanjut kasus ini dengan melibatkan para ahli untuk mendapatkan bukti-bukti keterlibatan pihak lainnya," pungkas Yazid.

Halaman
12
Penulis: Sela Agustika
Editor: Rusaidah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved