Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Segera Disidangkan, Tersangka AD Kepala Desa Cit yang Menghalangi Penyidik Gakkum KLHK di Bangka

Penyidik Balai Gakkum KLHK Wilayah Sumatera telah menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum, Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung.

Istimewa/Gakuum KLHK
Saat tersangka dan barang bukti kepada JPU Kejaksaan Tinggi Babel, Rabu (2/9/2020). 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Tersangka AD (51), Kepala Desa Cit, Kecamatan Riausilip, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menghalang-halangi proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Gakkum KLHK akan segera disidangkan.

Penyidik Balai Gakkum KLHK Wilayah Sumatera telah menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum, Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (2/9/2020).

Kepala Seksi III Gakkum KLHK Wilayah Sumatera, M Hariyanto mengatakan bahwa Penetapan AD sebagai tersangka bermula dari pelaksaan Operasi Jaga Bumi Balai Gakkum Sumatera yang berhasil menangkap HS (43) pelaku penambang ilegal di dalam kawasan Hutan Produksi Sungailiat Mapur dan HN (47).

"Saat petugas akan menyita barang bukti, AD bersama puluhan warga mendesak petugas untuk tidak membawa 3 ekskavator. Mereka juga mengintimidasi sopir 3 truk trailer yang akan mengangkut barang bukti. Mereka mengancam jika tetap masuk ke lokasi, trailer akan dibakar," ujar Hariyanto dalam rilis diterima bangkapos.com, Kamis (3/9/2020).

Sehingga tindakan ini merupakan upaya menghalang-halangi atau menggagalkan proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Penyidik KLHK.

Ia menjelaskan terkait dengan upaya menghalangi aparat penegakan hukum ini Penyidik Gakkum KLHK akan mempersangkakan AD dengan Pasal 102 Ayat 1 Jo. Pasal 22 Undang-undang No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan ancaman hukum penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling banyak Rp 5 miliar.

Penegakan hukum pidana terkait dengan menghalang-halangi atau menggagalkan penyelidikan atau penyidikan sebagaimana pasal 102 Ayat 1 Undang-undang No. 18
tahun 2013 ini pertama kali diterapkan oleh penyidik Gakkum KLHK.

"Untuk itu kasus hukum AD ini harus menjadi pembelajaran bagi pihak-pihak yang menghalang-halangi atau mengagalkan aparat penegakan hukum yang sedang bertugas," tutur Hariyanto.

(*)

Penulis: Cici Nasya Nita
Editor: Rusaidah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved