Breaking News:

Horizzon

Semata untuk Kebebasan Pers di Bangka Belitung

DISAHKAN pada 25 Maret 2008, Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) hadir bagaikan momok bagi kehidupan pers...

Semata untuk Kebebasan Pers di Bangka Belitung
BangkaPos
IBNU TAUFIK Jr / Pimred BANGKA POS GRUP

BANGKAPOS.COM - DISAHKAN pada 25 Maret 2008, Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) hadir bagaikan momok bagi kehidupan pers, utamanya kebebasan pers. Untuk itulah sekira sebulan setelah UU ini disahkan, Dewan Pers yang yang kala itu diketuai oleh Prof. Dr. Ichlasul Amal bersurat kepada Menteri Komunikasi dan Informatika yang kala itu dijabat oleh Prof. Dr. Ir. Mohammad Nuh, yang saat ini justru berposisi sebagai Ketua Dewan Pers.  Surat bernomor: 150/DP-K/IV/2008 dan ditandatangani pada 28 April 2008 itu berisi tentang rekomendasi Dewan Pers untuk memberi masukan penyusunan dari turunan dari UU ITE yaitu Peraturan Pemerintah tentang UU ITE.

Sebagai catatan, diundangkan pertama pada tahun 2008, UU ITE ini disempurnakan delapan tahun kemudian menjadi UU Nomor 19 tahun 2018 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sekadar mengingatkan, sejak diundangkan, Dewan Pers melihat keberadaan UU ITE ini bisa mengancam kebebasan pers. Meski demikian, dalam suratnya, Dewan Pers memahami bahwa UU ini dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari pornografi, perjudian, dan kejahatan lain yang didistribusikan dan ditransmisikan melalui transaksi elektronik.

Kekhawatiran Dewan Pers terletak pada sejumlah pasal yang ada di UU ITE yang berpotensi mengancam kemerdekaan pers dan kemerdekaan berekspresi masyarakat. Ancaman tersebut termuat pada Pasal 27 ayat (3) mengenai distribusi atau transmisi informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Ancaman lainnya datang dari Pasal 28 ayat (2), menyangkut penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan. Setiap orang yang melanggar pasal-pasal tersebut diancam hukuman penjara enam tahun dan atau denda Rp1 miliar.

Dengan ancaman hukuman penjara lebih dari enam tahun, polisi dapat menahan setiap orang, termasuk wartawan selama 120 hari hanya karena diduga melakukan penyebaran berita bohong seperti diatur dalam UU ITE. Inti dari surat Dewan Pers tersebut adalah Peraturan Pemerintah sebagai Peraturan Pelaksanaan UU ITE dicantumkan secara eksplisit penjelasan bahwa Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE tidak mencakup pers. Selain itu, Dewan Pers berharap ada semangat menegakkan hak menyatakan pendapat dan berekspresi seperti dijamin oleh Pasal 28 UUD 1945.

Lalu, bagaimana nasib UU No 40 tahun 1999 dengan Pers yang semangat utamanya adalah melindungi kebebasan pers? Apakah UU yang lahir di era reformasi tersebut kemudian menjadi tidak relevan lagi? Lalu kepada regulasi yang mana pers yang lahir sebagai pilar keempat demokrasi akan bernaung?

Butuh ketegasan untuk mengambil sikap terkait hal ini. Setiap produk jurnalistik yang dilakukan seorang jurnalis melalui proses-proses jurnalistik yang tunduk pada kaidah-kaidah jurnalistik dan kode etik jurnalistik serta bekerja di lembaga yang dibenarkan dan diatur oleh Dewan Pers, maka seluruh konsekuensi yang dihadapinya harus dikembalikan kepada UU No 40 tahun 1999. Kita tahu bagaimana Pers Indonesia memang tengah serius untuk berbenah. Kita juga tahu bagaimana saat ini Pers Indonesia terus melakukan sertifikasi kompetensi dan juga verifikasi kelembagaan (badan hukum) agar menjamin kehidupan pers yang lebih sehat. 

Untuk itulah, bukan dimaksudkan untuk mencari alasan pembenar, namun untuk menegakkan kebebeasan pers, maka seluruh perselisihan yang timbul akibat produk jurnalistik yang dilakukan oleh lembaga pers yang diakui Dewan Pers harus diselesaikan dengan UU No 40 tahun 1999, bukan dengan UU ITE.

Lantas bagaimana ketika ada lembaga atau perseorangan yang barangkali merasa dirugikan kemudian menggunkan UU ITE sebagai landasan melapor kepada polisi? Tentu kita harus memahami bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Mereka berhak menggunakan landasan apapun sepanjang regulasinya ada di negeri ini.

Demikian juga sebaliknya, saat kita meyakini bahwa apa yang kita lakukan memang sudah sesuai dengan kaidah-kaidah hukum positif berikut norma termasuk etik, pers juga berhak untuk mendapatkan perlindungan profesional dari UU No 40 tahun 1999 yang selama ini menaunginya.
Prinsip ini harus ditegakkan bahkan diperjuangkan, apapun risiko yang harus diterima. Jika satu diantara kita pasrah dan menyerah dengan menyodorkan leher tanpa memperjuangkan penggunaan UU No 40 tahun 1999, maka saat itulah kebebasan pers rontok.

Untuk itulah, teguh bersikap untuk hanya tunduk kepada UU Pers seyogyanya bukan semata kepentingan lembaga, namun lebih luas, sikap itu didedikasikan untuk kebebasan pers, khususnya di Bangka Belitung. Saat satu di antara kita menyerah, maka itu adalah preseden buruk. Seluruh produk jurnalistik, siapapun lembaga yang menerbitkan, jika ada pihak yang merasa dirugikan, maka semua akan berakhir di penyidik kepolisian. Ini tentu tidak sehat bagi kehidupan pers kita. (*)

Penulis: ibnu Taufik juwariyanto
Editor: Dedy Qurniawan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved