Breaking News:

Pilkada Bangka Tengah

Ini Fokus Pengawasan Tambahan Bawaslu Bateng Jelang Pilkada Bangka Tengah

Fokus pengawasan terhadap prokes Covid-19 ini juga, sudah kita lakukan sejak pendaftaran (bacalon) lalu

(Bangka Pos/Ramandha)
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kabupaten Bangka Tengah (Bateng), Robianto. 

BANGKA POS, BANGKA - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bangka Tengah (Bateng), Robianto menuturkan, yang menjadi fokus pengawasan pihaknya dalam pengawasan jalannya proses pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) kedepannya akan bertambah. Yakni, pelaksanaan penerapan protokol kesehatan (prokes) Covid-19 oleh seluruh pihak terkait pemilukada Bangka Tengah.

Diakuinya, hal ini sudah dilaksanakan Bawaslu Bangka Tengah, sejak proses pendaftaran pasangan bakal calon (bacalon) di Komisi Pemilihan Umum (KPU), beberapa waktu lalu.

"Fokus pengawasan terhadap prokes Covid-19 ini juga, sudah kita lakukan sejak pendaftaran (bacalon) lalu," jelasnya kepada Bangkapos.com, Jumat (11/9/2020).

Bahkan, pengawasan penerapan prokes Covid-19 ini, tidak hanya dilakukan pihaknya kepada para pendukung bacalon. Melainkan, semua unsur terkait pelaksanaan pemilukada. Termasuk para anggota KPU Bangka Tengah.

"Dari pendaftaran itu, kita juga melihat ketaatan prosedur yang dilakukan kawan-kawan KPU (Bangka Tengah)," ungkapnya.

Ia menyebutkan, dalam pelaksanaan pendaftaran bacalon di KPU tersebut, juga diterjunkan 2 tim untuk melakukan pengawasan melekat terhadap seluruh pihak yang hadir di tempat pendaftaran.

Sebelumnya, imbauan kepada masyarakat yang tidak berkepentingan pada proses pendaftaran tersebut sudah dilakukannya. Jauh sebelum hari H pelaksanaan pendaftaran bacalon.

Langkah itu sendiri dikatakannya, mengingat kondisi penyebaran Covid-19 yang saat masih berlangsung. Sehingga aturan mengenai pelaksanaan pemilu di PKPU maupun Perbawaslu harus ditaati.

"Waktu itu, ada tim pengawasan di dalam ruangan (pendaftaran), ada juga tim pengawasan di luar ruangan," sebutnya.

"Sementara ini, belum ada pelanggaran yang dilakukan. Karena, selesai pendaftaran kemarin, kita rapat dan tidak ditemukan pelanggaran," terang Robianto.

Diketahui sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), direncanakan akan menerapkan sanksi tegas kepada para pasangan calon (paslon) yang berulang kali melakukan pelanggaran, penerapan protokol kesehatan (prokes) di pemilihan umum kepala daerah (pilkada) tahun 2020.

Sanksi tersebut berupa penundaan pelantikan bagi pasangan calon terpilih, apabila dalam proses pengawasan dan jalannya pilkada terjadi pelanggaran.

(Bangka Pos/Ramandha)

Penulis: Ramandha
Editor: khamelia
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved