Breaking News:

Pilkada Basel 2020

Cegah Pelanggaran Pilkada, Bawaslu Basel Pasang X-Banner

3 kategori yang menjadi fokus Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan dalam pencegahan pelanggaran yakni money politic, netralitas ASN dan Pasal 71 ayat 1

(Ist/Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan)
Pemasangan X-Banner oleh Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan untuk mencegah pelanggaran dalam Pilkada 

BANGKAPOS.COM - Demi mencegah pelanggaran-pelanggaran oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan kepala desa se-Kabupaten Bangka Selatan selama Pilkada 2020, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bangka Selatan sebarkan X-Banner ke pemerintahan daerah, panwaslu kecamatan, kantor kecamatan dan kantor desa se- Kabupaten Bangka Selatan.

Ketua Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan, Sahirin menyatakan X-Banner yang disebarkan oleh pihaknya meliputi 3 kategori yakni money politic untuk panwaslu kecamatan, netralitas ASN untuk instansi pemerintah daerah serta Pasal 71 ayat 1 UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada untuk kantor kecamatan dan kantor desa se-Kabupaten Bangka Selatan.

Pejabat Pemprov Babel Diperiksa Kesehatan dari Ujung Rambut hingga Kaki

Sahirin menyatakan lebih rinci 3 kategori yang menjadi fokus Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan dalam pencegahan pelanggaran yakni money politic, netralitas ASN dan Pasal 71 ayat 1 UU Pilkada.

Dalam kategori Money Politic, Sahirin menyebutkan sesuai dengan Pasal 187 A ayat (1) dan (2) yang berbunyi pemberi dan penerima politik uang atau materi lainnya dipidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 M.

Sementara itu dalam hal Netralitas ASN, Sahirin menyatakan ASN yang berhubungan dengan pelanggaran maka akan diberi sanksi administrasi dan/atau sanksi hukuman disiplin mulai dari penundaan kenaikan gaji berkala sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat.

Selain itu, di dalam Pasal 71 ayat 1 UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada menyebutkan pejabat negara, pejabat daerah, pejabat ASN, Pejabat TNI/Polri, kepala desa atau sebutan lainnya dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon dengan sanksi yang terdapat dalam pasal 188 yaitu pidana penjara paling singkat 1 bulan dan paling lama 6 bulan dengan denda paling sedikit Rp 600.000,- dan paling banyak Rp 6 juta.

"Kami mengimbau kepada masyarakat, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan para kepala desa untuk tidak menerima politik uang (money politic) dan menjaga netralitas ASN dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan tahun 2020 ini," ujar Sahirin.

Tak hanya itu, Sahirin juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk saling bersinergi dalam mensukseskan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan pada 9 Desember 2020 mendatang. (Bangka Pos/Jhoni Kurniawan)

Penulis: Jhoni Kurniawan
Editor: khamelia
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved