Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Ini Penjelasan Plt Kepala Dinas ESDM Babel Soal Logam Tanah Jarang

Amir menyebutkan, untuk kategori mineral yang kualitasnya masih dalam kategori pengolahan, kegiatan ekspor dikenakan disinsentif

Bangka Pos/Riki Pratama
Plt Kepala Dinas ESDM Babel, Amir Syahbana. 

PANGKALPINANG, BANGKA POS - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Amir Syahbana mengatakan, kebijakan hilirisasi pertambangan mineral dan batu bara secara konkret tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Kebijakan tersebut telah mengamanatkan kewajiban pengolahan atau pemurnian mineral harus dilakukan di dalam negeri dengan batasan kualitas tertentu bagi setiap mineral sehingga dapat dijual ke luar negeri.

Amir menyebutkan, untuk kategori mineral yang kualitasnya masih dalam kategori pengolahan, kegiatan ekspor dikenakan disinsentif berupa pengenaan bea keluar.

Khusus mineral timah (cassiterite), batasannya berupa kategori pemurnian dalam bentuk logam dengan Sn 99,90 persen.

Batasan tersebut berdampak pada tidak dapat diekspornya bijih/konsentrat (pasir) timah sehingga mineral ikutannya, termasuk monazite, xenotime, dan zirkon sebagai sumber logam tanah jarang (LTJ), tidak ikut terjual ke luar negeri.

"Demikian juga untuk monazite dan xenotime, batasannya berupa kategori pemurnian dalam bentuk logam oksida atau hidroksida tanah jarang dengan kualitas REO atau REOH 99 persen. Batasan minimal untuk monazite dan xenotime ini dari sisi pengamanan tentulah sangat baik sehingga dapat memastikan bijih LTJ tidak dapat diekspor," kata Amir kepada Bangkapos.com di kantor DPRD Babel, Selasa (15/9/2020).

"Namun demikian, dari sisi industri pengolahan, batasan ini sangatlah memberatkan sehingga menimbulkan disinsentif bagi pengembangan industri pengolahan di Indonesia, khususnya di Bangka Belitung. Untuk bicara teknologi kekinian belum mencapai syarat yang disebutkan," ujarnya.

Lebih lanjut, Amir mengatakan, untuk mineral zirkon terdapat dua kategori, yakni kategori pengolahan dan kategori pemurnian. Untuk kategori pengolahan, pasir zirkon (zirkon silikat) dengan ZrSiO4 65,5 persen dan eksportir dikenakan bea keluar.

Ia menyebutkan, berdasarkan data empiris, ZrSiO4 65,5 persen tidak ditemukan keberadaan LTJ dalam pasir zirkon. Sedangkan untuk kategori pemurnian, zirkonium dengan zirkonium sulfat (Zr(SiO4)2.xH20) 90 persen.

"Pemerintah Provinsi Bangka Belitung melalui Perda Provinsi Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Mineral Ikutan dan Produk Samping Timah mengamanatkan bahwa per tanggal 23 Januari 2021 perdagangan dalam negeri antarpulau produk pasir zirkon dengan ZrSiO4 < 65,5 persen adalah dilarang. Sehingga dengan kebijakan ini, maka LTJ yang kemungkinan berada pada pasir zirkon dengan ZrSiO4 < 65,5 persen tidak terbawa ke luar wilayah Bangka Belitung," tutur Amir.

Halaman
12
Penulis: Riki Pratama
Editor: suhendri
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved