Breaking News:

Berita Sungailiat

Wabup Buka Pelatihan Kapasitas dan Wawasan Kades, Aparatur Desa dan BPD Se-Kabupaten Bangka

Kegiatan yang dibuka oleh Wakil Bupati Bangka Syahbudin ini, diikuti seluruh aparatur desa dan anggota BPD se-Kabupaten Bangka.

Bangkapos.com/Edwardi
TUNAS Lembaga Bimbingan Peningkatan Potensi Desa dan BPD APDESI Kabupaten Bangka menyelenggarakan Workshop Sinkronisasi Kewenangan dan Perencanaan serta Evaluasi Kegiatan Bagi Aparatur Pemerintah Desa dan BPD se-Kabupaten Bangka di Hotel Tanjung Pesona Sungailiat, Selasa (15/9/2020) hingga Sabtu (19/9/2020). 

BANGKAPOS.COM - Tunas Lembaga Bimbingan Peningkatan Potensi Desa dan BPD APDESI Kabupaten Bangka menyelenggarakan Workshop Sinkronisasi Kewenangan dan Perencanaan serta Evaluasi Kegiatan Bagi Aparatur Pemerintah Desa dan BPD se-Kabupaten Bangka di Hotel Tanjung Pesona Sungailiat, Selasa (15/9/2020) hingga Sabtu (19/9/2020).

Kegiatan yang dibuka oleh Wakil Bupati Bangka Syahbudin ini, diikuti seluruh aparatur desa dan anggota BPD se-Kabupaten Bangka.

Ketua Panitia Pelaksana, Yusni Thamrin mengatakan kegiatan workshop ini dibagi dua angkatan.

Untuk Angkatan I terdiri dari peserta berasal dari empat kecamatan, yaitu Sungailiat, Pemali, Pudingbesar dan Mendobarat dengan jumlah 118 peserta.

"Sedangkan Angkatan II juga berasal dari empat kecamatan, yaitu Belinyu, Riausilip, Bakam dan Merawang dengan jumlah 115 peserta," kata Yusni Thamrin, yang juga menjabat Kades Karya Makmur, Kecamatan Pemali.

Yusni berharap melalui kegiatan ini semua desa yang ada di Kabupaten Bangka bisa menjadi lebih maju dan menjadi desa yang mandiri, sejahtera dan bermartabat.

Wakil Bupati Bangka, Syahbudin mengatakan berdasarkan UU nomor 6 tahun 2014, desa menjadi langkah utama dalam mewujudkan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan yang akan diterima masyarakat.

"Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan pemerintahan dan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat dan hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan RI," kata Syahbudin.

Selain itu menurutnya, desa diakui sebagai wilayah asli oleh karena itu kepala desa, perangkat desa, anggota BPD mempunyai tugas yang berat dalam menjalani pemerintahan di tingkat desa.

"Saat ini desa dituntut mampu mengelola anggaran pemerintah yang nilainya cukup besar untuk meningkatkan pembangunan desa dan.pelayanan kepada masyarakat yang muaranya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan seperti ini sangatlah berguna untuk membantu peningkatan kapasitas dan wawasan," tegas Syahbudin. (Bangkapos.com/Edwardi)

Penulis: edwardi
Editor: Ajie Gusti Prabowo
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved