Breaking News:

Berita Pangkalpinang

DPRD Bangka Belitung Ajukan Perda Inisiatif Perlindungan Geologi

Anggota Pansus DPRD Provovinsi Bangka Belitung mengusulkan peraturan daerah (perda) inisiatif untuk perlindungan Geologi untuk memajukan pariwisata

Bangkapos/Riki Pratama.
Anggota Komisi III DPRD Babel, Aksan Visyawan. 

BANGKAPOS.COM,BANGKA--Anggota Pansus DPRD Provovinsi Bangka Belitung mengusulkan peraturan daerah (perda) inisiatif untuk perlindungan Geologi untuk memajukan pariwisata di Babel.

Anggota Komisi III DPRD Babel, Aksan Visyawan, mengatakan, tujuan dibentuknya perda ini untuk memberikan perlindungan dan pengawasan terkait geologi.

"Kita diketahui perda inisiatif sudah banyak mengunjungi bandan geologi, BKSDA bagaimana kondisi peraturan dan untuk memajukan Bangka Belitung, dalam melakukan perlindungan pengawasan, pembinaan geopark, yang menunjang pariwisata," jelas Aksan Visyawan, kepada Bangkapos.com, Rabu (16/9/2020).

Dia juga mengharapkan, perda yang inisiatif DPRD dapat bermanfaat untuk Babel, dalam upaya melindungi kawasan wisata.

"Saat ini saya lihat perda belum bisa difinalisasi, karena setiap ODP pariwisata harus bermanfaat, dalam upaya mendukung pariwisata. Jangan sampai perda dikeluarkan biaya besar tidak ada manfaat untuk kita, dan tahun ini harus terealisasi," ungkapnya.

Selain itu, Aksan juga menyinggung terkait Bukit Maras yang belum dikembangkan secara maksimal menjadi kawasan pariwisata.

"Seperti kemarin Bukit Maras belum dikembangkan belum ada UPT, untuk segera dibentuk UPT, pelaksanan teknis bagaimana memanfaatkan Bukit Maras untuk wisata. Perda ini membantu agar cepat berkembang seperti Belitung geopark Internasional," saran Aksan.

Dia menegaskan, perlu adanya aturan perlindungan geopark, untuk segera dipastikan melindungi wilayah di Bangka Belitung untuk mengembangkan wisata.

"Pertambangan dengan ada perda nyaman untuk pertambangan agar tidak kucing kucingan dan pariwisata juga aman, harus tertib dengan sanksi hukum sesuai aturan yang jelas," ungkapnya.

Aksan juga mengharapkan dalam pembuatan perda inisiatif nantinya ada koordinasi antar Kabupaten/Kota dalam membuat aturan lembaran negara sebelum dijadikan peraturan daerah.

"Komunikadi antar kabupaten/kota karena letaknya di seluruh Kabupaten jadi koordinasi perlu, artinya saya tidak setuju difinalisasi perlu di follow up lagi setiap OPD agar ada manfaatnya, dan ada sanksi hukum yang jelas agar Babel terjaga, memajukan pariwisata dan pertambangan agar ramah lingkungan," saran Aksan. (Bangkapos.com/Riki Pratama)

Penulis: Riki Pratama
Editor: nurhayati
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved