Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Tarif Sertifikasi Halal Tidak Naik, MUI Babel Harap Dinas Fasilitasi UMKM dalam Sertifikasi Halal

Ketua LPPOM MUI Babel Nardi Pratomo mengatakan tarif sertifikasi halal MUI tidak ada kenaikan dari sejak tahun 2015, bahkan memberikan subsidi.

bangkapos.com
Nardi Pratomo, Direktur LPPOM MUI Bangka Belitung. 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Direktur Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bangka Belitung (LPPOM MUI Babel), Nardi Pratomo mengatakan tarif sertifikasi halal MUI tidak ada kenaikan dari sejak tahun 2015, bahkan memberikan subsidi.

"Indonesia ini negara nomor dua mewajibkan sertifikat halal bagi para UMKM. Kita sangat pro dan empati kepada UMKM sehingga tidak menaikkan sertifikasi halal. Mungkin provinsi lain sudah menaikkan namun di Provinsi Babel tidak," ujar Nardi, Rabu (16/9/2020).

Lebih lanjut, ia mengimbau kepada para dinas atau instansi terkait yang membidangi UMKM untuk memberikan fasilitasi dalam upaya sertifikasi halal..

"Walaupun memang kondisi Covid-19, tapi tetap optimis bahwa ekonomi bisa bangkit. Maka kami harap dinas terkait bisa mengalokasikan anggaran terkait sertifikasi halal sebab masih banyak produk UMKM yang harus disertifikasi halal," jelasnya.

"Dari data Disperindag yang saya lihat itu ada sekitar 16 ribu UMKM yang harus bikin sertifikat halal. Sekarang baru 1.500 UMKM atau baru 10 persen yang sudah mempunyai sertifikat halal," lanjut Nardi.

Selain itu, ia menambahkan beberapa waktu lalu untuk para UMKM sudah diberikan subsidi sebanyak dua tahapan, yang bisa dimanfaatkan.

"Subsidi ini dari MUI sendiri, karena mengingat kondisi Covid-19 dan merasa memang wajib. Syarat UMKM menerima subsidi perusahaan yang berskala mikro dan kecil, dengan omzet Rp500 juta ke bawah per tahun," kata Nardi.

Bila dikenakan subsidi bisa mendapat potongan tarif sampai kisaran 40 persen.

"Biaya sertifikasi tersebut untuk biaya perlengakapan administrasi, proses pra audit, dilanjutkan dengan tahapan turunkan auditor ke lapangan, rapat auditor, selanjutnya dibawa kepada para ahli untuk ditetapkan halal suatu produk," jelas Nardi.

Ia juga memberikan informasi bahwa Kongres Halal Dunia akan diadakan 2022 mendatang, upaya sertifikasi halal tentu juga untuk menunjang ini.

Halaman
12
Penulis: Cici Nasya Nita
Editor: Rusaidah
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved