Breaking News:

Dua Opsi Perppu Untuk Menjamin Kepatuhan Protokol Kesehatan Pada Pilkada 2020

Pemerintah sedang menyiapkan dua opsi Perppu untuk perbaikan kepatuhan terhadap protokol kesehatan pada Pilkada serentak 2020.

Kemendagri
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, menggelar pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di kantor Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (17/3/2020). 

BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Desakan menunda pelaksanakan Pilkada 2020 mulai mengalir dari sejumlah kalangan.

Permintaan itu terkait dengan kembali bertambahnya jumlah pasien Covid-19 di sejumlah daerah di Indonesia termasuk DKI Jakarta.

Sementara itu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut, pemerintah sedang menyiapkan dua opsi peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk perbaikan kepatuhan terhadap protokol kesehatan pada Pilkada serentak 2020.

Hal itu disampaikan Tito saat webinar bertajuk 'Strategi Menurunkan Covid-19, Menaikan Ekonomi', pada Minggu (21/9/2020).

"Perpu tersebut juga akan memuat aturan terkait dengan penegakan hukum atas pelanggaran yang terjadi selama Pilkada berlangsung," kata Tito.

Dentuman Misterius di Jakarta, BMKG Menduga Berasal dari Petir di Gunung Salak

Jutaan Karyawan Swasta Terancam Gagal Dapat BLT Subsidi Gaji Rp 600 Ribu, Ini Alasannya

Kena Razia Tak Pakai Masker di Mobil Saat Sendiri, Benarkah Kita Perlu Masker Walau Sendirian?

Tito menjelaskan, bahwa opsi Perppu itu ada dua macam, yakni Perppu yang mengatur keseluruhan mengenai masalah Covid-19, mulai pencegahan, penanganan, hingga penegakan hukum.

Lalu, opsi kedua yakni Perppu spesifik yang mengatur protokol Covid-19 untuk Pilkada 2020.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian usai menghadiri Mukernas V PPP di Hotel Grand Sahid Jaya, Sabtu (14/12/2019).
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian usai menghadiri Mukernas V PPP di Hotel Grand Sahid Jaya, Sabtu (14/12/2019). ((KOMPAS.com/Ardito Ramadhan D))

Mantan Kapolri ini mengatakan, pemerintah akan mengatur sejauh mana keterlibatan penegak hukum terpadu (Gakkumdu), meliputi Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan Agung dalam menjalankan penegakan hukum terkait dengan pelanggaran-pelanggaran protokol kesehatan. Sehingga, penanganannya akan lebih objektif.

Tito mengatakan penegakan hukum yang berasal dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) saja dinilai terasa kurang maksimal.

Pemerintah menilai keterlibatan institusi penegak hukum yang memiliki jejaring hingga ke daerah-daerah perlu dilibatkan dalam mendukung kepatuhan tersebut.

Halaman
1234
Editor: fitriadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved