Breaking News:

MUI dan PBNU Minta Pemerintah Tunda Pilkada 2020, Ini Respons DPD dan DPR

MUI dan PBNU minta pemerintah dan DPR untuk menunda pelaksanaan tahapan Pilkada Serentak 2020 hingga tahap darurat kesehatan terlewati.

Editor: fitriadi
Kristian Erdianto
Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sholahuddin Al-Aiyub, Sekretaris Jenderal MUI Anwar Abbas, Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Saadi, saat memberikan keterangan pers di gedung MUI, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (22/11/2016). 

BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU), pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menunda pelaksanaan tahapan Pilkada Serentak 2020 hingga tahap darurat kesehatan terlewati.

Permintaan penundaan Pilkada 2020 tidak hanya dari MUI dan PBNU, tapi juga pihak lain di antaranya DPD RI.

Namun Komisi II DPR menyebut Pilkada serentak di 270 daerah pada 9 Desember 2020 tidak perlu ditunda.

Pria Ini Buru 400 Kg Emas yang Dipinjam Pemerintah di Zaman Soekarno, Klaim Punya Bukti Cek BNI

Alfredo Reinado, Sang Mayor yang Bikin Rusuh Satu Negara, Sampai Negara Lain Turun Tangan

Sampai Tak Bisa Makan 2 Hari, Kesaksian Mengerikan Personel KKO AL Saat Angkat Jenazah Korban G30S

Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas meminta pemerintah menunda penyelenggaraan Pilkada serentak pada tahun ini.

Anwar beralasan kondisi pandemi Covid-19 saat ini masih cukup parah ditandai dengan penambahan kasus positif yang tinggi.

"Adanya orang berkumpul di acara-acara pilkada dan pada hari pemilihan tentu jelas bisa membawa dampak besar terhadap kesehatan dan keselamatan jiwa rakyat. Keadaan seperti itu bisa menjadi tempat penyebaran virus corona secara lebih masif," ujar Anwar melalui keterangan tertulis, Minggu (20/9/2020).

Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Anwar Abbas
Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Anwar Abbas (bangkapos.com/Cici Nasya Nita)

Menurut Anwar, jika semakin banyak yang tertular Covid-19 akibat Pilkada, bukan hanya kesehatan yang terganggu. Namun juga kehidupan sosial dan sektor ekonomi masyarakat luas.

"Untuk itu pemerintah dan pimpinan partai politik serta pihak KPU dan Bawaslu hendaknya benar-benar bisa mengkaji ulang tentang waktu penyelenggaraan pilkada tersebut dengan sebaik-baiknya," kata Anwar.

Anwar mengatakan negara dan pemerintah memiliki tugas untuk melindungi jiwa rakyatnya.

Menurut Anwar, kalau kesehatan dan jiwa masyarakat terancam maka kehidupan sosial ekonomi rakyat juga akan semakin dalam terpuruknya.

Halaman
1234
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved