Breaking News:

Bupati Markus Perjuangkan Aspirasi Masyarakat Dapat Dana CSR PT BPL

Bupati Bangka Barat Markus mengambil langkah bijaksana dalam menangani polemik kontribusi PT Bumi Permai Lestari (BPL) lewat dana CSR

Ist
Bupati Bangka Barat Markus didampingi Asisten Ekonomi dan Pembangunan Rozali, Kepala Distangan Megawati, Kepala DPM Nakertrans Rosdjumiati menggelar audiensi dengan manajemen PT BPL yang diikuti para camat dan Kades di OR 1 Setda Bangka Barat, Selasa (22/9). 

BANGKAPOS.COM,BANGKA--Bupati Bangka Barat Markus mengambil langkah bijaksana dalam menangani polemik kontribusi PT Bumi Permai Lestari (BPL) lewat dana corporate social responsibility (CSR) yang dipertanyakan masyarakat 12 desa yang tersebar di tiga kecamatan di Bangka Barat dua tahun terakhir.

Salah satu langkah tersebut yakni menggelar pertemuan yang dihadiri 3 camat dan 12 kepala desa yang masuk area perkebunan sawit milik PT BPL serta manajemen BPL, Selasa (22/9).

Terkait persoalan tuntutan warga ini, Markus menyebut kepentingan masyarakat tak boleh diabaikan untuk mendapatkan haknya dan pihak BPL punya tanggungjawab social mewujudkan itu sehingga masalah tak sampai berlarut-larut.

“Mereka (manajemen perusahaan) punya tanggung jawab kepada masyarakat. Pak Bayu Juanda sebagai humas PT BPL, tolong sampaikan ini ke manajemen. Kita ini murni berjuang untuk kepentingan masyarakat jadi tidak ada unsur politik. Tolong jangan pikir kemana-mana. Polemik ini sudah lama ada, maka kita berjuang agar masyarakat bisa mendapatkan apa yang menjadi haknya,” kata Markus.

Politikus PDI Perjuangan itu lantas meminta 12 desa yang wilayahnya masuk area perkebunan sawit BPL menyerahkan nomor rekening masing-masing desa untuk kepentingan pencairan dana CSR dari PT BPL ini.

“Pihak desa supaya menyerahkan nomor rekening desa, bukan rekening pribadi. Soal luasan wilayah yang masuk HGU perusahaan ini juga harus jelas, kita harus tau baik pihak desa maupun pihak BPL. Saya juga sudah dapat laporan dari dinas pertanian dan pangan (Distangan) kita, dari 12 desa tersebut sudah ada 8 desa yang luasan wilayahnya ada sama kita. Nanti BPL silakan koordinasi dengan Distangan soal luasan lahan 8 desa tadi. Kalau sudah oke, silakan diproses pencairannya artinya sisa 4 desa lagi,” kata Markus.

Sebelumnya Humas PT BPL Bayu Juanda menyebut luasan wilayah 12 desa itu memang menjadi salah satu kendala pihaknya mencairkan dana CSR.

“Soal CSR ini, manajemen BPL akan berikan totalan dananya, itulah kenapa kita minta satu rekening saja tiap desa. Selanjutnya silakan dimanfaatkan untuk kepentingan di desa. Di tiap desa per hektar dihitung Rp 55 ribu. Hanya kendalanya luasan di tiap desa kita tidak tau wilayah yang masuk HGU perusahaan. Ini harus diselesaikan kalau tidak selamanya akan begini,”  jelas Bayu di OR 1 Setda Bangka Barat.

Editor: nurhayati
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved