Breaking News:

Kemenhub Bikin Aturan Khusus Pesepeda, Kok Helm Tak Wajib?

Ada pun secara umum, aturan lebih rinci akan diatur melalui peraturan turunan yang disusun oleh masing-masing pemerintah daerah.

KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMO
Warga bersepeda di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Senin (21/9/2020). Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 59 Tahun 2020 tentang Keselamatan Pesepeda di Jalan. 

BANGKAPOS.COM - Beberapa waktu lalu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2020 tentang Keselamatan Pesepeda di Jalan.

Namun, tidak semua atribut atau perlengkapan yang tercantum dalam peraturan tersebut wajib digunakan oleh pengguna sepeda.

Salah satunya adalah helm.

“Dalam PM 59/2020 ini diatur mengenai beberapa persyaratan keselamatan. Misalnya untuk penggunaan helm maupun spakbor tidak diwajibkan dan bersifat opsional."

Demikian diungkapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiyadi melalui keterangan tertulisnya.

Mengapa penggunaan helm tidak dijadikan aturan wajib?

Budi menjelaskan, aturan ini diterbitkan setelah melalui pembahasan bersama sejumlah pihak, termasuk beberapa komunitas pesepeda dan pakar transportasi.

Helm memang dianggap sebagai alat pelindung keselamatan.

Namun, aturan penggunaan helm pada pengguna sepeda dianggap tidak bisa disamakan dengan aturan untuk pengguna motor.

"Ada pemikiran lho kalau kita cuma dari rumah ke warung masa harus pakai helm?"

Halaman
12
Editor: suhendri
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved