Breaking News:

Timah

'Sumber Uang' Pemprov Bangka Belitung Tergerus Lesunya Bisnis Timah di Semester I 2020

Lesunya bisnis timah dalam kaitannya nilai ekspor, pendapatan daerah Bangka Belitung pun tergerus cukup dalam.

bangkapos/resha juhari
Balok timah di gudang penyimpanan di sekitar Pelabuhan Pangkalbalam, Pangkalpinang 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Pemerintah daerah Bangka Belitung harus mengawal realisasi anggaran secara tepat, di saat dana bagi hasil sektor pertambangan yang menurun drastis. Lesunya bisnis timah dalam kaitannya nilai ekspor, pendapatan daerah Bangka Belitung pun tergerus cukup dalam.

Dalam laporan Bank Indonesia, dalam realisasi pendapatan dari bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak yang diperoleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada triwulan II baru mencapai  44.64 persen atau Rp62,90 miliar dari Rp140,91 miliar (APBD 2020). 

Wakil Ketua DPRD Bangka Belitung, Amri Cahyadi mengatakan, menurunya pendapatan daerah dari bagi hasil ini menjadi catatan pihaknya. Ekspor timah yang menurun membuat pendapatan daerah juga menurun.

"Ada beberapa kendala, mulai dari cadangan yang menipis, mitra yang tak produksi karena Covid-19 hingga soal perdagangan dunia yang memang berpengaruh karena pendemi ini. Perusahaan timah memantaince ekspor karena khawatir harga anjlok," kata Amri Cahyadi, Jumat (25/9/2020). 

Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik Bangka Belitung, nilai ekspor Bangka Belitung pada semester I 2020 (Januari-Juli) turun hampir 140 Juta USD dibanding semester yang sama tahun 2019. Pada Januari-Juli 2019, nilai ekspor timah Bangka Belitung mencapai 686,9 Juta USD, sementara di tahun 2020, nilainya sebesar 546,4 Juta USD.

PT Timah memberikan andil dari melalui setoran PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang kemudian disalurkan pemerintah pusat melalui dana bagi hasil menyumbang lebih sedikit tahun ini dibanding tahun sebelumnya.

Dari data yang diperoleh bangkapos.com, dari Corcom PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, hingga semester 1 2020, PT Timah Tbk telah menyetorkan Rp 250 Miliar kepada negara dalam bentuk PNBP (RKAPP 2020, Rp445 M). Tahun 2019 lalu, perusahaan plat merah itu menyetor Rp726 M. PNBP itu tidak hanya royalti, tetapi juga biaya IUP, pajak tidak langsung dan beberapa kewajiban lainnya.

Amri mengatakan dengan kondisi pendapatan daerah yang menurun, dia menyarankan pemerintah daerah untuk melaksanakan anggaran secara efektif mungkin.

"Pemerintah daerah harus realiasi anggaran sebaik mungkin, sesuai Perda. Dalam penanganan Covid-19, kita harus memulihkan ekonomi. Belanja pemerintah, belanja BUMN diharapkan dapat memeberi pengaruh positif," kata Amri.

Diprediksi Tumbuh di Sisa Tahun 2020

Halaman
123
Penulis: Teddy Malaka
Editor: Teddy Malaka
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved