Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Dinsos Beri Waktu Satu Minggu untuk Kosongkan Eks Lokalisasi Teluk Bayur, Pelanggar Terancam Sanksi

Ia menyatakan, Pemerintah Kota Pangkalpinang sama sekali tidak akan menanggung biaya pemulangan para wanita tersebut.

Bangkapos.com/Yuranda
Tim gabungan mendata pekerja dan terduga muncikari eks lokalisasi Teluk Bayur, di Polres Pangkalpinang, Sabtu (26/9/2020). 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Kepala Dinas Sosial Kota Pangkalpinang Rika Komarina mengatakan, pihaknya memberi waktu satu minggu bagi para wanita yang diduga sebagai pekerja seks komersial (PSK) di kawasan eks lokalisasi Teluk Bayur, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Bukit Intan, untuk meninggalkan dan mengosongkan kawasan tersebut. 

Jika hal itu tidak diindahkan, pihaknya akan memberikan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Prostitusi dan Perbuatan Asusila.

"Kita berikan waktu satu minggu untuk mereka meninggalkan lokasi. Semuanya sudah kita data dan selama satu minggu ini mereka masih di sana, tetapi jika satu minggu lebih ini mereka belum juga mengosongkan lokasi, kita akan terapkan perda," kata Rika saat ditemui Bangkapos.com di kantornya, Senin (28/9/2020).

"Kemarin mereka memang sudah menandatangani surat perjanjian dengan kami. Kalau mereka tidak meninggalkan kawasan itu lebih dari satu minggu, mereka siap didenda," ujarnya.

Rika menyebutkan bahwa pelanggar Perda Kota Pangkalpinang Nomor 2 Tahun 2018 akan dipidana paling lama tiga bulan, atau pidana denda sebesar Rp 25 juta untuk PSK, dan untuk germo bakal dipidana paling lama enam bulan, atau pidana denda sebesar Rp 50 juta.

Sekadar diketahui, tim gabungan mengangkut ratusan perempuan dari kawasan eks lokalisasi Teluk Bayur, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Bukit Intan, Pangkalpinang, Sabtu (26/9/2020) malam.

Para wanita ini terjaring operasi yustisi sekaligus kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD) oleh tim gabungan dari Polres Pangkalpinang, Kodim 0413/Bangka, dan Pemerintah Kota Pangkalpinang.

Sebanyak 113 orang, terdiri atas 102 wanita yang diduga pekerja seks komersial (PSK) dan 11 orang diduga muncikari, digelandang ke kantor Polres Pangkalpinang.

Mereka semua didata oleh Dinas Sosial Kota Pangkalpinang.

Pengelola tempat di kawasan eks lokalisasi Teluk Bayur diperintahkan untuk memulangkan para wanita tersebut ke daerah asal masing-masing.

"Mereka bukan asli Bangka Belitung, semuanya orang luar daerah kita. Makanya kita beri waktu satu minggu untuk meninggalkan wilayah itu. Mau seperti apa pun caranya yang penting satu minggu kedepan itu tidak lagi ditempati," kata Rika.

Ia menyatakan, Pemerintah Kota Pangkalpinang sama sekali tidak akan menanggung biaya pemulangan para wanita tersebut.

"Kita, pemerintah kota sama sekali tidak menanggung mereka, tidak ada uang tanggungan balik atau apa pun itu," ucapnya. (Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah)

Penulis: Andini Dwi Hasanah
Editor: suhendri
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved