Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Penertiban Eks Lokalisasi Berlanjut, Wali Kota Molen: Kita Terpaksa Agak Keras Sedikit

Wali Kota Pangkalpinang Maulan Aklil (Molen) mengatakan, penertiban kawasan eks lokalisasi Teluk Bayur sudah kerap kali dilakukan.

Penulis: Andini Dwi Hasanah | Editor: suhendri
Bangkapos.com/Yuranda
Tim gabungan mendata pekerja dan terduga muncikari eks lokalisasi Teluk Bayur, di Polres Pangkalpinang, Sabtu (26/9/2020). 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Tim gabungan mengangkut ratusan perempuan dari kawasan eks lokalisasi Teluk Bayur, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Bukit Intan, Pangkalpinang, Sabtu (26/9/2020) malam. 

Para wanita ini terjaring operasi yustisi sekaligus kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD) oleh tim gabungan dari Polres Pangkalpinang, Kodim 0413/Bangka, dan Pemerintah Kota Pangkalpinang.

Sebanyak 113 orang, terdiri atas 102 wanita yang diduga pekerja seks komersial (PSK) dan 11 orang diduga muncikari, digelandang ke kantor Polres Pangkalpinang.

Mereka semua didata oleh Dinas Sosial Kota Pangkalpinang.

Pengelola tempat di kawasan eks lokalisasi Teluk Bayur diperintahkan untuk memulangkan para wanita tersebut ke daerah asal masing-masing.

Wali Kota Pangkalpinang Maulan Aklil (Molen) mengatakan, penertiban kawasan eks lokalisasi Teluk Bayur sudah kerap kali dilakukan.

Namun, menurut Molen, penertiban yang dilakukan pada Sabtu (26/9/2020) malam merupakan yang paling serius.

"Kita sudah kerap kali tertibkan, masih saja buka. Kita terpaksa agak keras sedikitlah, terpaksa kita ciduk dengan strategi kita," katanya kepada Bangkapos.com, Senin (28/9/2020).

Ia menambahkan, ke depan kawasan eks lokalisasi lain juga akan ditertibkan.

"Ini akan terus berlanjut, bukan hanya kawasan ini saja, kita akan tertibkan juga di tempat lainnya yang tidak akan kita tentukan waktunya," ujar Molen.

Dia menegaskan, jika dalam satu minggu ini para wanita yang diduga PSK masih menempati kawasan eks lokalisasi Teluk Bayur, maka sanksi tegas sesuai peraturan daerah siap diberikan.

"Mereka tetap tidak mengantongi izin. Percuma saja ada SHM (sertifikat hak milik), tetapi kalau tidak ada izin mereka tetap tidak diizinkan. Yang namanya penyakit masyarakat tetap tidak diperbolehkan di Kota Pangkalpinang, jelas dan tegas itu," katanya.

"Kalau lahan dan tanah itu kan memang bebas mau milik siapa saja, tetapi untuk kembali membuka usaha maksiat itu yang tidak kita izinkan," ucap Molen. (Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah)

Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved