Perdana Menteri Vanuatu Jadi Sorotan DPR Setelah Campuri Urusan Papua di Sidang Umum PBB

Dalam negeri Vanuatu sendiri masih isu-isu diskriminasi masih banyak terjadi dan dikeluhkan rakyat sendiri.

Sehingga miris bila Vanuatu sibuk urusi dalam negeri negara lain.

“Kami menyerukan kepada Pemerintah Vanuatu untuk memenuhi tanggung jawab hak asasi manusia Anda kepada rakyat Anda dan dunia.

Jadi sebelum Anda melakukannya, mohon simpan khotbah Anda untuk diri Anda sendiri,” ujar diplomat yang kini bertugas sebagai Sekretaris Kedua Fungsi Ekonomi pada PTRI New York itu.

Sebelumnya, Perdana Menteri Vanuatu Bob Loughman menuduh Indonesia melakukan pelanggaran HAM di Papua dan masih berlanjut hingga saat ini.

Menurut dia, dugaan pelanggaran HAM di Papua menjadi perhatian khusus negara-negara Pasifik yang menyeru agar Indonesia mengizinkan Dewan HAM PBB mengunjungi Papua.

Namun, kata Loughman, seruan itu tidak direspons oleh Pemerintah Indonesia.

“Saya meminta pemerintah Indonesia untuk merespons seruan pemimpin Pasifik,” ujar dia.

Tahun lalu, Vanuatu juga menuding Indonesia tak memberi izin kepada Dewan HAM PBB untuk berkunjung ke Papua.

"Kami prihatin atas Pemerintah Indonesia yang menunda pemberian konfirmasi waktu untuk Komisioner HAM untuk mengunjungi Papua," kata Wakil Tetap Vanuatu untuk PBB Sumbue Antas pada 2019.

Diplomat Indonesia: Vanuatu Sangat Memalukan !

Diplomat Perwakilan Indonesia, Silvany Austin Pasaribu mengatakan bahwa Vanuatu jangan campur persoalan Papua. Dia bahkan menyebut tindakan Vanuatu sangat memalukan.

“Sangat memalukan bahwa negara satu ini selalu memiliki obsesi berlebihan mengenai bagaimana Indonesia bertindak atau memerintah negaranya sendiri,” ujarnya di akun Youtube PBB saat berpidato, Minggu (27/9/2020).
Silvany mengaku bingung dengan sikap Vanuatu yang selalu berusaha mengajari negara lain, tanpa memahami prinsip fundamental dari Piagam PBB.

Menurutnya, dalam piagam tersebut sudah jelas bahwa setiap negara harus saling menghargai dan tidak ikut campur dalam urusan domestik negara lain.

“Setiap negara harus saling menghormati kedaulatan dan integritas wilayah negara lainnya,” katanya.