Breaking News:

Mantan Pemain Juventus Ikut Terlibat Korea Utara Disebut Langgar Sanksi dari PBB

Negosiasi antara Pyongyang dan Washington soal program nuklir Korut terhenti, karena perselisihan tentang keringanan sanksi dan apa yang mau diberikan

Editor: Hendra
Sumber Foto AFP/Getty Images
Peluru kendali Korea Utara jarak menengah 

BANGKAPOS.COM, PYONGYANG, - Korea Utara disebut oleh PBB telah melanggar sanksi internasional di program nuklirnya dengan melampaui batasan impor minyak bumi, dan mengirim tenaga kerja ke luar negeri termasuk eks pemain Juventus.

Diberitakan AFP Selasa (29/9/2020), Pyongyang diharuskan mematuhi serangkaian sanksi sejak 2017, yang membatasi impor minyaknya dan melarang ekspor batu bara, ikan, dan tekstil.

Meski begitu negara berideologi Juche tersebut tetap meneruskan program nuklir dan rudal balistiknya, kata para pakar, walau ada 3 KTT antara Kim Jong Un dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Dewan Keamanan PBB pada Senin (28/9/2020) mengatakan, batas tahunan 500.000 barel impor produk minyak sulingan telah dilanggar dalam 5 bulan pertama 2020.

Sebuah laporan oleh panel antarpemerintah mengatakan, pengiriman ke negara otoriter itu "jauh melebihi" batas atas, berdasarkan "pantauan gambar, data, dan perhitungan".

"Republik Demokratik Rakyat Korea dan kapal berbendera asing serta pemiliknya terus memperumit praktik penghindaran" untuk mengimpor minyak secara ilegal, kata para pakar PBB dengan menggunakan nama resmi Korut.

Laporan itu tidak menyebutkan negara mana yang mengekspor ke Korea Utara, tetapi disebutkan pengirimannya juga termasuk mobil mewah dan alkohol.

China dan Rusia yang merupakan sekutu utama Pyongyang, membantah temuan itu dengan mengatakan itu "berdasarkan asumsi dan perkiraan".

Laporan PBB mengatakan, Korut "terus mencoreng resolusi Dewan Keamanan melalui ekspor batubara laut ilegal, meskipun untuk sementara waktu ekspor tersebut dihentikan antara akhir Januari dan awal Maret 2020".

Negosiasi antara Pyongyang dan Washington soal program nuklir Korut terhenti, karena perselisihan tentang keringanan sanksi dan apa yang mau diberikan Korut sebagai imbalan.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved