Breaking News:

Pilkada Bangka Tengah

Masuk Tahap Cuti, Bawaslu Bangka Tengah Cek Penarikan Fasilitas Negara Petahana Ibnu Saleh

Sejumlah item fasilitas yang dilakukan pengecekan oleh pihaknya sendiri, di antaranya mobil dinas, rumah dinas dan lain-lain.

Penulis: | Editor: Ajie Gusti Prabowo
bangkapos.com / Muhammad Rizki
Ketua Bawaslu Bateng, Robianto. Di Kantor Bawaslu Bateng, Kamis (9/1/2020). 

BANGKAPOS.COM - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bangka Tengah melakukan pengecekan penarikan fasilitas Bupati Bangka Tengah, Ibnu Saleh, Selasa (29/9/2020).

Hal ini dilakukan karena Ibnu Saleh diketahui kembali mencalonkan diri dalam Pilkada Bateng di tahun 2020.

Ketua Bawaslu Bateng, Robianto mengatakan dengan sudah memasuki tahapan cutinya Ibnu Saleh sebagai bupati, maka segala bentuk fasilitas negara yang sebelumnya digunakan, harus dipastikan tidak digunakan kembali pada saat masa cuti.

"Fasilitas itu tidak boleh digunakan, sampai berakhirnya masa cuti nanti pada 5 Desember 2020. Bawaslu dalam hal ini melakukan pengecekan, dan hanya untuk memastikan. Apa benar, fasilitasnya sudah ditarik," jelas Robianto.

Sejumlah item fasilitas yang dilakukan pengecekan oleh pihaknya sendiri, di antaranya mobil dinas, rumah dinas dan lain-lain.

"Intinya, sudah dikembalikan sementara waktu. Selama beliau cuti di luar tanggungan negara, sebagai calon bupati Bangka Tengah," tegasnya.

Ia juga mengungkapkan, kegiatan itu dilaksanakan ini untuk menerapkan asas keadilan bagi peserta Pilkada.

Komisioner Bawaslu Bateng, Wahyu Tri Buwono yang memimpin langsung pengecekan mengakui fasilitas negara yang melekat pada Ibnu Saleh selaku calon petahana di Pilkada Bateng, telah diserahkan sejak Sabtu (26/9/2020).

"Berita acara pengembalian juga kita lakukan pengecekan bersamaan dengan fisik barangnya. Dari hasil pemeriksaan kita, seluruh fasilitas negara telah dikembalikan di hari pertama kampanye pada Sabtu," kata Wahyu.

Ia menambahkan ketentuan cuti sendiri di luar tanggungan negara pada masa kampanye, memang telah diatur di dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 2016.

"Ketentuan tentang ini, memang sudah diatur di dalam Undang-Undang. Pengecekan yang kita lakukan ini untuk memastikan bahwa ketentuan tersebut telah dilakukan," jelasnya. (Bangka Pos/Ramandha)

Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved