BANGKAPOS.COM, JAKARTA -- Bagi Anda di masa pemerintahan Orde Baru atau sebelum tahun 1998, tentu masih ingat dengan film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI atau lebih dikenal film G30S/PKI.

Adapun sepanjang Orde Baru berkuasa, film ini wajib diputar oleh semua stasiun televisi setiap tanggal 30 September.

Seperti diketahui film ini dibuat untuk mengenang peristiwa kelam pembunuhan 6 jenderal dan satu perwira TNI atau yang lebih dikenal sebagai Pahlawan Revolusi.

Penculikan dan pembunuhan 6 jenderal dan 1 perwira itu terjadi pada 30 September malam atau 1 Oktober dini hari pada tahun 1965.

Namun hal itu berubah setelah reformasi. Menteri Penerangan kala itu yang juga merupakan jenderal dari TNI, Letjen Muhammad Yunus Yosfiah memutuskan untuk menghentikan penayangan "film wajib" tersebut.

• IKAN Tuna Monster Senilai Hampir Rp46 Miliar Tertangkap, Begini Nasibnya di Tangan Kru Pemancing

• Hendak Gadai Emas, Zariati Malah Temukan Laptopnya yang Hilang juga Hendak Digadai di Pegadaian

• Bocah Disiksa, Kuku Dicabut Pakai Tang, Dibuang Orang Tuanya, Sepenggal Surat Ungkap Kelakuannya

Yunus mencatatkan diri sebagai orang yang pertama membuat aturan bahwa film Pengkhianatan G30S/PKI tak lagi wajib diputar.

Tapi tahukah Anda selain Letjen TNI Yunus, ada dua tokoh kunci lagi yang berperan di balik dihentikannya penayangan film G30S PKI? Siapa mereka?

Dari rujukan-rujukan yang diperoleh Imelda Bachtiar, penulis memor kesejarahan, yang dimuat di Intisari, setidaknya ada tiga tokoh sentral yang berperan dalam dihentikannya pemutaran film Pengkhianatan G30S/PKI.

Mereka adalah almarhum Marsekal Udara Saleh Basarah, Menteri Penerangan Yunus Yosfiah, dan Menteri Pendidikan Juwono Sudarsono.

Majalah Tempo menulis, Menteri Pendidikan Juwono Sudarsono saat itu mengatakan, ia pernah ditelepon Marsekal Udara Saleh Basarah, Kepala Staf Angkatan Udara KSAU (1973-1977) sekitar bulan Juni-Juli 1998.