Breaking News:

Berita Bangka Barat

Merasa Resah, Nelayan Gelar Audiensi Tolak Aktivitas TI Bembang Jebus

Diakuinya, aktivitas tersebut dinilai menggangu mata pencaharian nelayan, khususnya nelayan pesisir.

Penulis: Antoni Ramli | Editor: Ajie Gusti Prabowo
Bangka Pos/Anthoni Ramli
PERWAKILAN nelayan Pebuar, Airnyatoh, Rambat, dan Airlimau melakukan audiensi terkait penolakan aktivitas tambang di perairan Bembang, Desa Sungaibuluh, Kecamatan Jebus, Bangka Barat, Rabu (30/9/2020). 

BANGKAPOS.COM - Perwakilan nelayan Pebuar, Airnyatoh, Rambat, dan Airlimau melakukan audiensi terkait penolakan aktivitas tambang di perairan Bembang, Desa Sungaibuluh, Kecamatan Jebus, Bangka Barat, Rabu (30/9/2020).

Audiensi yang berlangsung di Gedung OR II Pemkab Babar ini, dipimpin Pjs Bupati Babar, Sahirman Jumli, Wakapolres, Kompol Aan, Kasdim 0431, Mayor Arm K Gurusinga, Kasi Datun Heru, Pj Sekda Hartono beserta para camat, kepala OPD dan perwakilan nelayan.

Ketua Gabungan Kelompok Nelayan Desa Pebuar, Agus Sahril Suhendra mengaku resah dengan adanya aktivitas penambangan yang dilakukan CV Antassalam Jebus.

Diakuinya, aktivitas tersebut dinilai menggangu mata pencaharian nelayan, khususnya nelayan pesisir.

"Kami mewakili masyarakat nelayan Desa Pebuar merasa resah, ada beberapa nelayan tengah, nelayan pinggir dan paling banyak nelayan pesisir yang notabenenya, nyungkur udang, mintor ketem dan mukat tarik. Jadi kami sangat menolak sekali," ujar Agus.

Ia menceritakan pihaknya sempat menggelar rapat menolak aktivitas TI di perairan Bembang pada 23 agustus 2020.

Kemudian keesokan harinya, mereka menyurati Camat dan Kapolsek Jebus serta Forum Desa Sungai Buluh.

"Kemudian saya sempat dimintai keterangan dari Polda katanya utusan Kasubdit Gakkum Polair. Yang anehnya pada 5 Agustus 2020 surat perintah penyelidikan, jadi kami belum melakukan apa-apa sudah dilaporkan. Seolah-olah ada kriminalisasi," kata Agus sambil menunjukan surat perintah penyelidikan yang diterimanya.

Agus pun meminta klarifikasi terkait pemanggilan nelayan Desa Pebuar ke Polda Babel beberapa waktu lalu. Ia juga meminta polisi menghentikan pemanggilan tersebut.

Dirinya juga minta klarifikasi dari Polres Babar, terkait belum adanya tanggapan dari permintaan surat perlindungan hukum yang dikirimkan kepada Kapolres Babar, AKBP Fedriansah pada 7 September 2020.

Halaman
123
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved