Breaking News:

UU Cipta Kerja

Ketua SPSI Babel Sebut UU Cipta Kerja Merugikan Buruh

Ketua Serikast Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Babel, Darusman,sebut Omnibus Law RUU Cipta Kerja merugikan buruh.

Penulis: Riki Pratama | Editor: Fery Laskari
Ist/Dok Pribadi Darusman
Ketua SPSI Babel,Darusman 

BANGKAPOS.COM,BANGKA-- Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Bangka Belitung (Babel), Darusman, mengatakan, terkait Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang telah dijadikan Undang-Undang (UU) oleh DPR RI dianggap sangat merugikan para buruh.

Seharusnya, UU yang direvisi ini meningkatan kesejahteraan buruh, tetapi sebaliknya malah mundur dan berkurang nilainya.

"Sudah pasti merugikan, kenapa tidak merugikan, namanya revisi harapan kita pemerintahan melakukan kebijakan yang satu sisi menggunakan label cipta kerja menciptakan lapangan kerja sebanyak mungkin.

Terserap buruh, tetapi malah menciptakan sebuah kemunduran orang ada usia kerja 10 sampai 20 pemerintah tidak mempertimbangkan yang lama, mereka jadi korban, tidak adil.

Jadi UU mestinya dinamikanya harus meningkat, tidak ada yang bertambah nilai," kata Darusman, Selasa (6/10/2020).

Darusman juga menjelaskan secara garis besar isi UU yang sangat krusial apabila UU tersebut diterapkan, seperti status tenaga kontrak yang bebas tanpa batas bisa dilakukan oleh perusahan.

"Pesangon ada, cuman berkurang, kemudian tenaga kontrak bebas tanpa batas waktu, artinya kapan saja menggunakan sesuai dengan selera mereka.

Kemudian tenaga kerja asing orang asing bebas bekerja di Indonesia. Misalnya, ada orang asing datang sebagai wisatawan sampai disini bisa kerja bisa mengurusnya ke Imigrasi Pusat,"ujarnya.

Selain itu, terkait upah minimum sektoral dan upah minimum
kabupaten/kota, sebelumnya ditetapkan di tingkat provinsi, kabupaten/kotamadya dan sektoral.

Berdasarkan Pasal 89 UUK, setiap wilayah diberikan hak untuk menetapkan
kebijakan upah minimum mereka sendiri baik di tingkat provinsi dan tingkat
kabupaten/kotamadya.

"Tetapi dalam RUU Cipta Kerja meniadakan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMK), upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK), sehingga penentuan upah hanya berdasarkan Upah Minimum Provinsi (UMP), dan banyak lagi hal lainya,"kata Darusman. (Bangkapos/Riki Pratama)

Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved