Breaking News:

Wawancara Kursi Kosong

Relawan Jokowi Bersatu Laporkan Najwa Shihab Terkait Wawancara Kursi Kosong Menteri Terawan

Presenter Najwa Shihab yang melakukan wawancara dengan kursi kosong yang dianalogikan sebagao Menter Kesehatan dr Terawan berujung laporan polisi.

kolase TribunnewsBogor.com dari Kompas.com/Youtube Najwa Shihab
cecar Menteri Terawan soal penanganan Covid-19, Najwa Shihab sindir petisi Menkes mundur. Akibat wawancara kursi kosong, najwa shihab dilaporkan ke POlda Metro Jaya 

Relawan Jokowi Bersatu Laporkan Najwa Shihab Terkait Wawancara Kursi Kosong Menteri Terawan

BANGKAPOS.COM , JAKARTA - Presenter Najwa Shihab yang melakukan wawancara dengan kursi kosong yang dianalogikan sebagao Menter Kesehatan dr Terawan berujung laporan polisi.

Akibat aksinya tersebut, Natjwa Shihab harus dilaporkan ke polisi oleh relawan Jokowi (Joko Widodo) Bersatu ke Polda Metro Jaya Selasa (6/10). 

Menurut pelapor, wawancara kursi kosong tersebut tak ubahnya sebagai sikap bulying yang dilakukan Najwa kepada pejabat publik.

"Kasus wawancara kursi kosong Najwa Shihab melukai hati kami sebagai pembela presiden. Karena Menteri Terawan adalah representasi dari presiden Republik Indonesia Joko Widodo," kata Ketua Umum Relawan Jokowi Bersatu, Silvia Devi Soembarto, Selasa (6/10).

Silvia menjelaskan, jika tindakan Najwa Shihab tidak disikapi, maka sangat mungkin kan menjadi pola baru dan ditiru oleh wartawan lainya.

Wawancara dalam bentuk talkshow namun narqa sumbernya tidak hadir dan kemudian dipaksakan akan menjadi preseden buruk kepada profesi wartawan sendiri. Hal itu juga yang membuat relawan tersebut memutuskan untuk membuat laporan kepada polisi. 

"Kami diterima oleh SPKT dan kami akan menuju ke siber. Karena kami berurusan dengan UU ITE dan juga pejabat menteri yang notabene adalah pejabat negara. Kami juga akan memberikan somasi kepada media dan kepada dewan pers setelah ini," tegas Silvia.

Adapun persangkaannya, menurut Silvia, adalah cyber bullying. Karena narasumber tidak hadir kemudian diwawancarai dan dijadikan parodi.

Silvia menganggap parodi tersebut merupakan tindakan yang tidak boleh dilakukan kepada pejabat negara, khususnya menteri. Mengingat Menkes Terawam adalah representasi dari pada Presiden Republik Indonesia .

"Dalam KUHP Perdata dan Pidana ketika bicara dengan jurnalistik memang kami memakai UU pers tetapi juga dilaporkan secara perdata dan pidana melalui pengadilan atau kepolisian. Ketika sama-sama mentok kita ke dewan pers, untuk meminta arahan," terang Silvia.

Ia melanjutkan, barang bukti yang disertakan dalam laporan tersebut adalah penggalan video dari Youtube. Namun tidak menutup kemungkinan ada bukti lain, setelah lapor ke bagian Siber Polda Metro Jaya. Kemudian ia juga mengaku sudah berkomunikasi dengan dewan pers, dan akan berdiskusi masalah ini.

"Dewan pers membuka peluang kami untuk datang dan berdiskusi. Karena kami bukan mau menyerang seseorang tapi kami hanya ingin perlakuan yang dilakukan Najwa Shihab, tidak ditiru oleh wartawna lain," imbuh Silvia (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved