Breaking News:

UU Cipta Kerja

Pandangan Pengamat Ekonomi di Pangkalpinang Soal Penolakan UU Cipta Kerja

Berbagai pendapat dilontarkan oleh berbagai pihak terkait Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan oleh DPR RI, dua hari lalu.

Penulis: Cici Nasya Nita | Editor: Fery Laskari
Tribunnews.com/ Seno Tri Sulistiyono
Ilustrasi Penolakan Omnibus Law: Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) melakukan aksi demonstrasi menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja di depan gedung DPR, Jakarta, Rabu (29/7/2020) 

BANGKAPOS.COM, BANGKA-- Berbagai pendapat dilontarkan oleh berbagai pihak terkait Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang disahkan oleh DPR RI, dua hari lalu.

Pandangan yang dimaksud antara lain dikemukakan oleh Pengamat Ekonomi sekaligus Dosen STIE Pertiba Pangkalpinang, Suhardi.

Ia menilai sejak awal rancangan  undang-undang ini menuai kritik, penolakan dan dituding buru-buru dibahas, walaupun klaim melibatkan berbagai elemen negara dan masyarakat. 

"Semangat dari pengajuan undang-undang ini adalah jalan keluar mengatasi hiper regulasi serta pemenuhan hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, penyerapan tenaga kerja,kemudahan berusaha dan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan berusaha," kata Suhardi, Rabu (7/10/2020).

Lebih lanjut, ia menyebutkan maka dikemaslah RUU Cipta Kerja semula yang dinamai RUU Cipta Lapangan Kerja, serta disusun menggunakan metode omnibus law (hukum untuk semua).

"Draft UU Cipta Kerja memuat 11 klaster, 15 bab, dan 174 pasal. RUU ini berdampak pada setidaknya 1.203 pasal dari 79 Undang-Undang. 

Beberapa ketentuan dari UU Ketenagakerjaaan, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Penataan Ruang, UU Administrasi Pemerintahan akan dihapuskan. Efisiensi ini dimaknai sebagai terobosan hukum, akibat Undang sektoral yang dilakukan secara parsial tidak efektif dan efisien untuk menjamin percepatan cipta kerja," kata Suhardi.

Ia menyebutkan tentu saja niat dari UU cipta kerja ini positif untuk memacu perekonomian dan investasi dengan membenahi kemudahan berusaha dan meciptakan iklim usaha yang kondusif serta memberikan jaminan kepastian hukum. 

"Namun tampaknya, ada hal yang belum tuntas dalam terkait kesepakatan isi dari draft UU ini sehingga muncul berbagai penolakan dari kalangan seperti buruh. Setidaknya beberapa poin berikut menjadi catatan keberatan para buruh sebagai reaksi atas penolakan UU ini," sebut Suhardi.

Ia membeberkan ada beberapa keberatan yang dianggap bermuara pada merugikan kepentingan dan hak-hak pekerja, seperti: 

Halaman
1234
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved