Breaking News:

UU Cipta Kerja

Pandangan Pengamat Ekonomi di Pangkalpinang Soal Penolakan UU Cipta Kerja

Berbagai pendapat dilontarkan oleh berbagai pihak terkait Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan oleh DPR RI, dua hari lalu.

Penulis: Cici Nasya Nita | Editor: Fery Laskari
Tribunnews.com/ Seno Tri Sulistiyono
Ilustrasi Penolakan Omnibus Law: Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) melakukan aksi demonstrasi menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja di depan gedung DPR, Jakarta, Rabu (29/7/2020) 

Pertama, penetapan Upah, UU cipta karya mengenal hanya ada satu penetapan upah yaitu upah minimum yang ditetapkan provinsi, dan tidak ada upah Kabupaten/Kota (UMK) dan upah sektoral (UMSK).

Kedua, Memangkas pesangon ketika terjadi PHK.

Ketiga, Penghapusan izin atau cuti khusus, seperti untuk cuti atau tidak masuk saat haid hari pertama, keperluan menikah, menikahkan, mengkhitankan, pembaptisan anak, istri melahirkan atau keguguran dalam kandungan hingga adanya anggota keluarga dalam satu rumah yang meninggal dunia. 

Keempat, Outsourcing semakin tidak jelas, Omnibus law membuat nasib pekerja alih daya atau outsourcing semakin tidak jelas karena tidak terdapat pasal yang mengatur.

Ke lima, memberikan ruang bagi pengusaha mengontrak seorang pekerja tanpa batas waktu, omnibus law cipta kerja akan memberikan ruang bagi pengusaha mengontrak seorang pekerja atau buruh tanpa batas waktu. 

Padahal aturan sebelumnya hanya boleh dilakukan paling lama dua tahun dan hanya boleh diperpanjang satu kali untuk jangka waktu paling lama satu tahun.

"Namun pemerintah, melalui Menko Perekonomian memiliki klaim berbeda, bahwa banyak manfaat yang didapat pekerja dalam RUU Cipta Kerja," kata Suhardi.

Ia menambahkan adapun manfaat tersebut meliput berbagai hal.

Pertama, mendirikan perseroan dan koperasi dipermudah, berupa dukungan dalam bentuk kemudahan dan kepastian dalam proses perizinan melalui OSS (Online Single Submission).

Ke dua, sertifikasi halal dalam RUU ini adanya jaminan percepatan dan kepastian dalam proses sertifikasi halal. Bahkan bagi pelaku UMK, diberikan kemudahan tambahan berupa biaya sertifikasi yang ditanggung pemerintah. 

Halaman
1234
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved