Breaking News:

UU Cipta Kerja

Soal UU Cipta Kerja, BPJ Sebut Demo Hak Rekan Kita

Pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang, Senin (5/10/2020) lalu oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, mengundang tentangan.

Penulis: Cici Nasya Nita | Editor: Fery Laskari
Bangkapos.com/Riki Pratama
Anggota DPR RI, Bambang Patijaya 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang, Senin (5/10/2020) lalu oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, mengundang tentangan sejumlah pihak.

Anggota DPR RI, Bambang Patijaya mengatakan tidak mempermasalahkan adanya pertentangan tersebut, namun ia menyarankan agar masyarakat memahami terlebih dahulu permasalahannya.

"Demo itu merupakan hak daripada rekan-rekan kita. Tidak ada masalah, silahkan saja.

Tapi saran saya sebaiknya dipahami dan dipelajari apa yang menjadi permasalahan.

Jangan pula kemudian konten tidak seperti itu tetapi diputarbalikan.

Karena ini barang sengaja ingin dibuat ramai.

Tujuannya (RUU Cipta Kerja-red) itu, semua menjadi lebih baik dari sisi ketenagakerjaan dan investasi," kata BPJ, sapaan Bambang Patijaya, Selasa (6/10/2020).

Dijelaskannya, Omnibus Law RUU Cipta Kerja untuk menyederhanakan regulasi dikarenakan permasalahan saat ini terjadi hiper regulasi.

"Omnibus Law RUU Cipta Kerja ini untuk menjawab kegelisahan Jokowi mengenai iklim investasi yang dianggap tidak menarik karena masalah saat ini adalah hiper regulasi artinya peraturan yang terlalu banyak.

Saat ini yang berkaitan dengan undang-undang di tingkat pusat ada sekitar delapan ribu lebih, belum lagi peraturan menteri ada belasan ribu, ada lagi perda dan belum lagi aturan lainnya," kata BPJ.

Halaman
12
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved