Breaking News:

Apakah UU Cipta Kerja Bisa Dibatalkan? Ternyata Masih Menunggu Tanda Tangan Presiden Jokowi

RUU Cipta Kerja yang sudah disahkan DPR RI menjadi UU Cipta Kerja masih menunggu tanda tangan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ).

Editor: fitriadi
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Anggota DPR RI Fraksi Demokrat Marwan Cik Hasan menyerahkan berkas pendapat akhir Fraksi Demokrat kepada Ketua DPR Puan Maharani saat pembahasan tingkat II RUU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). Dalam rapat paripurna tersebut Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja disahkan menjadi Undang-Undang. (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN) 

Meski mendapat banyak penolakan, UU Cipta Kerja tetap disahkan pada rapat paripurna DPR, Senin (5/10/2020).

BANGKAPOS.COM, JAKARTA - RUU Cipta Kerja yang sudah disahkan DPR RI menjadi UU Cipta Kerja masih menunggu tanda tangan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ).

RUU yang telah disahkan DPR menjadi UU harus diserahkan kepada presiden untuk ditandatangani dalam jangka waktu paling lama 30 hari.

Meski mendapat banyak penolakan, UU Cipta Kerja tetap disahkan pada rapat paripurna DPR, Senin (5/10/2020).

Pengesahan ini mendapat kecaman dari berbagai serikat buruh dan unsur masyarakat lainnya.

UU Cipta Kerja: Korban PHK Tetap Dapat Pesangon dan Uang Jaminan Kehilangan Pekerjaan

13 Informasi Keliru Tentang UU Cipta Kerja yang Beredar di Media Sosial

Mengulik Outsourcing yang Lahir di Era Megawati dan Diperbarui oleh Jokowi di UU Cipta kerja

Poin-poin UU Cipta Kerja yang Menuai Sorotan : UMK Dihapus hingga Kontrak Kerja Seumur Hidup

Sebagai bentuk protes, para buruh menggelar aksi massa dan mogok kerja pada 6-8 Oktober di berbagai daerah.

Mahasiswa juga ikut melakukan aksi massa untuk menggaungkan penolakan terhadap UU Cipta Kerja yang dinilai merugikan para pekerja.

Meski UU Cipta Kerja mendapat penolakan, Ketua DPR Puan Maharani mengatakan UU tersebut dinilai mampu membangun ekosistem berusaha yang lebih baik.

Puan Maharani dulu ketika menangisi kenaikan harga BBM
Puan Maharani dulu ketika menangisi kenaikan harga BBM (Warta Kota/istimewa)

Menurut Puan, pembahasan UU Cipta Kerja yang dimulai DPR dan pemerintah sejak April hingga Oktober dilakukan secara transparan dan cermat. Dia menegaskan, muatan UU Cipta Kerja mengutamakan kepentingan nasional.

"RUU ini telah dapat diselesaikan oleh pemerintah dan DPR melalui pembahasan yang intensif dan dilakukan secara terbuka, cermat, dan mengutamakan kepentingan nasional, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang," kata Puan, Senin (5/10/2020).

Halaman
1234
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved