Breaking News:

Pjs Bupati Bangka Barat Sahirman Djumli: Rapid Test Wajib Tanpa Kecuali

Sebagai bentuk kewaspadaan terhadap kian mewabahnya pandemi covid-19 serta upaya mengurangi penyebaran dan resiko penularan

Ist
Pjs Bupati Bangka Barat Drs. Sahirman Djumli M.Si menggelar Rakor bersama unsur pimpinan Forkopimda, Kamis (8/9). 

BANGKAPOS.COM - Sebagai bentuk kewaspadaan terhadap kian mewabahnya pandemi covid-19 serta upaya mengurangi penyebaran dan resiko penularan yang terjadi di wilayah Kabupaten Bangka Barat, Pjs bupati Drs. Sahirman Djumli M. Si mengingatkan kembali soal aturan penerapan wajib rapid test bagi yang sering melakukan perjalanan luar kota saat pandemi virus corona.

Sahirman menegaskan, aturan rapid test wajib hukumnya bagi mobilitas orang yang ke luar maupun masuk ke pulau Bangka melalui pelabuhan Tanjung Kalian.

"Kemarin kami cek ke lapangan di pelabuhan, kan kita sudah punya aturan bahwa mobilitas orang masuk dan ke luar melalui pelabuhan Tanjung Kalian harus rapid test. Tapi masih ada terutama orang yang datang dari Palembang atau yang ke luar dari Bangka ogah untuk rapid test. Kalau ASN, kita terapkan PP 53 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Tapi mohon maaf mungkin ada kawan-kawan lain di luar ASN yang juga ogah rapid, kita aturannya tidak ada pengecualian siapapun dia, kalau keluar masuk Bangka lewat pelabuhan Tanjung Kalian harus di-rapid test. Kalau reaktif lanjut swab dan jika ternyata positif kita karantina," kata Sahirman dalam Rakor bersama unsur pimpinan Forkopimda Bangka Barat, Kamis 8 Oktober 2020.

Kapolres Bangka Barat AKBP Fedriansyah menyampaikan kaitannya dengan pandemi covid-19, pihaknya membentuk tim operasi penertiban disiplin protokol kesehtan dengan total setidaknya ada 75 kegiatan setiap harinya yang dilakukan pihak kepolisian baik di tingkat Polres maupun Polsek.

"Ini yang kita lakukan, semoga kegiatan kami diimbangi rekan Pol PP sebab berkaitan dengan operasi Yustisi, yang kita kawal adalah Perda. Kami dari kepolisian juga membagikan masker sebagai salah satu upaya kita, namun terpenting adalah kesadaran masyarakat itu sendiri," tukas AKBP Fedriansyah.

Sementara Kajari Bangka Barat Helena Octavianne bilang kejaksaan sesuai tupoksinya, siap membantu refocusing anggaran soal penanganan pandemi covid-19 di Bangka Barat.

"Kita juga lakukan imbauan disiplin penerapan protokol kesehatan (Prokes) kepada masyarakat baik melalui Medsos maupun medium lainnya," imbuh Helena.

Adapun Ketua Pengadilan Negeri Mentok Golom Silitonga menyampaikan sebagai bentuk kewaspadaan terhadap mewabahnya covid-19, pihak PN Mentok secara internal dan berkala melakukan rapid test untuk seluruh pegawai.

"Sebab kita selalu berinteraksi dengan pihak luar dan kita tidak mungkin juga menolak orang yang datang ke kantor," pungkasnya. (*)

Editor: fitriadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved