Breaking News:

UU Cipta Kerja Menuai Protes, Menteri Ini Minta Semua Pihak Baca Isi Keseluruhan UU Cipta Kerja

Luhut Binsar Pandjaitan meminta semua pihak membaca terlebih dahulu keseluruhan isi aturan Omnibus Law Cipta Kerja.

TRIBUN SUMSEL/ABRIANSYAH LIBERTO
Ribuan Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sumatera Selatan melakukan aksi demo penolakan Omnibus Law Cipta Kerja di Depan DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Jalan POM IX , Palembang, Rabu (7/10/2020). Mahasiswa ini menuntut DPR membatalkan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja. 

BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja oleh DPR RI menuai reaksi dari sejumlah kalangan.

Aksi demo dan mogok kerja pun dilakukan sejumlah elemen di Indonesia untuk menolak pemberlakuan UU Cipta Kerja.

Menanggapi reaksi tersebut, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta kepada semua pihak yang menolak adanya Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja untuk membaca terlebih dahulu keseluruhan isi aturan tersebut.

"Tadi kita sudah lihat para menteri-menteri yang terkait dengan Menko Perekonomian memberikan penjelasan kepada publik. Jadi saran saya, biar semua tenang, karena kita cinta dengan negara kita ini, baca dulu baru berkomentar. Jadi, jangan nanti yang belum melihat semua tapi berkomentar," katanya dalam tayangan Satu Meja the Forum, Kompas TV, Rabu (7/10/2020).

DAFTAR 12 HOAX Soal Undang-undang Cipta Kerja, Pelajari Fakta Tentang Pesangon, UMK, Cuti dan PHK

Apakah UU Cipta Kerja Bisa Dibatalkan? Ternyata Masih Menunggu Tanda Tangan Presiden Jokowi

Keinginan Jokowi Terbitkan Omnibus Law Akhirnya Terwujud Melalui Pengesahan UU Cipta Kerja

Luhut pun membuka kesempatan untuk semua pihak yang ingin mengetahui dengan jelas terkait Omnibus Law.

"Kalau ada yang belum jelas, silakan datang. Kita jelasin, enggak ada masalah dan tunjukkan salahnya di mana. Datang ke saya juga boleh, datang ke Pak Airlangga (Menko Perekonomian) juga boleh. Kita terbuka kok," katanya.

Luhut Binsar Panjaitan
Luhut Binsar Panjaitan (TRIBUNNEWS.COM)

Terpenting, bagi dia adalah semangat untuk Indonesia. Dia tidak setuju, apabila perdebatan atau bertentangan dengan pemerintah hanya karena nafsu berkuasa.

"Spiritnya itu buat Indonesia, itu yang penting. Jadi jangan spirit itu karena saya ingin berkuasa atau karena pemerintah ingin diganggu, jangan begitu," ucapnya.

Nafsu berkuasa yang dimaksud Luhut adalah incaran kursi Presiden 2024 mendatang. Hal ini sempat disinggung karena gerakan massa kali ini ada kepentingan mengincar jabatan negara.

"Birahi-birahi kekuasaannya ditahan dulu deh. Ini kan Covid-19. Kalau Anda (oknum bertentangan dengan pemerintah) bikin begini, itu bukan hanya berdampak terhadap republik. Tetapi, kepada kamu, keluargamu, dan orang sekitarmu itu bisa kena. Iya kalau kena covid, bisa sembuh. Kalau kamu kena covid, lantas orang itu check out (meninggal)," kata dia.

Tidak hanya Luhut, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah juga meminta semua pihak membaca terlebih dahulu isi keseluruhan UU Cipta Kerja.

Dikutip Bangkapos.com dari Tribunnews.com, Ida bahkah menulis surat terbuka kepada para buruh yang akan melakukan mogok kerja nasional.

Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah menyebut jumlah pengangguran di Indonesia didominasi lulusan berpendidikan tinggi.
Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah menyebut jumlah pengangguran di Indonesia didominasi lulusan berpendidikan tinggi. (Tribunnews/Herudin)

Untuk diketahui, mogok kerja nasional yang akan dilakukan buruh dimulai pada Selasa (6/10/2020) hingga Kamis (8/10/2020).

Dalam surat terbuka yang diunggah akun Kemnaker, @kemnaker, Ida Fauziyah menyebutkan jika dirinya sudah menerima dan memahami apa yang diutarakan para buruh.

Ia pun mengatakan jika aspirasi para buruh sudah disertakan menjadi bagian dari RUU Cipta Kerja, yang kemudian disahkan oleh DPR menjadi UU.

"Sejak awal 2020, kita telah mulai berdialog tentang RUU Cipta Kerja, baik secara formal melalui lembaga Tripartit, maupun secara informal."

"Aspirasi kalian sudah Kami dengar, sudah Kami pahami. Sedapat mungkin aspirasi ini kami sertakan menjadi bagian dari RUU ini."

"Pada saat yang sama, kami juga menerima aspirasi dari berbagai kalangan," tulis Ida dalam surat terbuka tersebut.

Lanjut Ida, ia mengaku jika sudah berupaya untuk mencari titik keseimbangan dalam RUU Cipta Kerja tersebut.

Keseimbangan yang dimaksud Ida ini, yaitu antara melindungi yang telah bekerja dan memberi kesempatan kerja pada jutaan orang yang masih menganggur.

"Saya berupaya mencari titik keseimbangan."

"Antara melindungi yang telah bekerja dan memberi kesempatan kerja pada jutaan orang yang masih menganggur, yang tak punya penghasilan dan kebanggaan," sebut Ida.

Meski tidak mudah, kata Ida, dirinya memperjuangkan hal tersebut dengan sebaik-baiknya.

Dengan tegas, Ida mengatakan jika hatinya brersama para pekerja dan orang-orang yang masih menganggur.

Meskipun, lanjut Ida, para pekerja dan pengangguran merasa kecewa atau belum puas dengan disahkannya UU Cipta Kerja.

Terkait rencana mogok nasional, Ida meminta agar para buruh memikirkan kembali karena situasi tidak memungkinkan untuk turun ke jalan.

Sebab, saat ini Indonesia tengah dilanda wabah Covid-19 yang tidak memungkinkan para buruh untuk turun ke jalan.

Ida pun meminta para buruh untuk membaca secara seksama RUU Cipta Kerja.

Menurut Ida, dalam RUU Cipta Kerja ini, banyak aspirasi para buruh yang telah diakomodir, seperti PKWT, outsourcing, dan syarat PHK yang masuk dalam UU lama.

13 Informasi Keliru Tentang UU Cipta Kerja yang Beredar di Media Sosial

Setidaknya ada 13 poin informasi mengenai UU Cipta Kerja yang beredar di media sosial.

13 poin tersebut misalnya mengenai pesangon, upah minimum, hingga istirahat di hari Jumat.

Informasi itu beredar di media sosial mewarnai protes terhadap pengesahan omnibus law RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang.

Melansir kompas.com, sebagian besar dari 13 poin yang diedarkan di media sosial tersebut tidak benar.
Sisanya, perlu diluruskan.

Narasi yang beredar

Setelah DPR mengesahkan omnibus law RUU Cipta Kerja pada Senin (5/10/2020), media sosial diramaikan unggahan berjudul "Tragedi Tengah Malam Kembali Terjadi".

Unggahan tersebut memuat 13 poin yang diklaim ada dalam UU Cipta Kerja yang dinilai menyengsarakan rakyat.

Poin yang dijabarkan mulai dari uang pesangon dihilangkan, outsourcing diganti kontrak seumur hidup, hingga jaminan sosial hilang.

Salah satu akun Facebook yang menyebarkan informasi ini yakni Iyoz Rosidah. Akun tersebut melayangkan statusnya pada Senin (5/10/2020).

Hingga Selasa (6/10/2020), status itu sudah mendapat 1.300 komentar dan telah dibagikan 5.300 kali.

Berikut isi lengkap statusnya:

"*Tragedi Tengah Malam Kembali Terjadi*

DPR dan Pemerintah mengkhianati rakyat dengan menyepakati RUU Omnibus Law Cipta Kerja menjadi UU tengah malam. Sama seperti KPU memutus hasil Pemilu Bermasalah.

*Point point UU Cipta Kerja (Omnibus Law) yang menyengsarakan dan membunuh rakyat sendiri:*

1. Uang pesangon dihilangkan
2. UMP, UMK, UMSP dihapus.
3. Upah buruh dihitung per jam
4. Semua hak cuti (cuti sakit, cuti kawinan,
khitanan atau cuti baptis, cuti kematian, cuti melahirkan) hilang dan tidak ada kompensasi.
5. Outsourcing diganti dengan kontrak seumur hidup
6. Tidak akan ada status karyawan tetap.
7. Perusahaan bisa memPHK kapanpun secara sepihak.
8. Jaminan sosial, dan kesejahteraan lainnya hilang.
9. Semua karyawan berstatus tenaga kerja harian.
10. Tenaga kasir asing bebas masuk
11. Buruh dilarang protes, ancamannya PHK.
12. Libur Hari Raya hanya pada tanggal merah, tidak ada penambahan cuti.
13. Istirahat di Hari Jumat cukup 1 jam termasuk Sholat Jum'at.
*Kalian yakin negara ini baik baik saja?*"

Facebook Status Facebook soal 13 poin yang diklaim merupakan isi UU Cipta Kerja.

Penjelasan

Sebanyak 13 poin yang diklaim merupakan isi dari UU Cipta Kerja yang disebutkan di media sosial akan dibedah satu per satu.

Pengecekan dilakukan dengan cara membandingkan antara isi unggahan dan isi UU Cipta Kerja.

1. Uang pesangon dihilangkan

Dalam Pasal 156 UU Cipta Kerja disebutkan bahwa pengusaha wajib membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.

Maka, informasi bahwa uang pesangon dihilangkan tidak benar.

2. UMP, UMK, dan UMSP dihapus

Dalam Pasal 88C tertulis bahwa gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi. Sementara itu, upah minimum kabupaten/kota harus lebih tinggi dari upah minimum provinsi.

Dengan demikian, klaim bahwa UMP, UMK, dan UMSP dihapus tidak benar.

3. Upah buruh dihitung per jam

Pasal 88B menyebut bahwa upah ditetapkan berdasarkan satuan waktu dan atau satuan hasil. Ketentuan lebih lanjut mengenai upah berdasarkan satuan waktu dan atau satuan hasil diatur dalam peraturan pemerintah.

Dengan demikian, klaim bahwa upah buruh dihitung per jam tidak tepat.

4. Semua hak cuti (cuti sakit, cuti kawinan, khitanan atau cuti baptis, cuti kematian, cuti melahirkan) hilang dan tidak ada kompensasi

Dalam Pasal 79 tertulis bahwa pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti. Perusahaan tertentu dapat memberikan istirahat panjang yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Maka, klaim semua hak cuti hilang tidak benar.

5. Outsourcing diganti dengan kontrak seumur hidup

Dalam Pasal 66 disebutkan bahwa hubungan kerja antara perusahaan alih daya dengan
pekerja yang dipekerjakannya didasarkan pada perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis, baik perjanjian kerja waktu tertentu atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu.

Artinya, status pekerja alih daya ditentukan dalam perjanjian kerjanya dengan perusahaan.

6. Tidak akan ada status karyawan tetap

Pasal 56 menyebut bahwa perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu. Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian kerja waktu tertentu berdasarkan jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu diatur dengan peraturan pemerintah.

7. Perusahaan bisa mem-PHK kapan pun secara sepihak

Klaim ini perlu diluruskan. Sebab, dalam pasal 154A UU Cipta Kerja, termuat 14 alasan pemutusan hubungan kerja dapat terjadi. Rincian alasan PHK dapat disimak di artikel berikut: Ini 14 Aturan PHK di RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

8. Jaminan sosial dan kesejahteraan lainnya hilang

Jaminan sosial diatur dalam Pasal 82, meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian, dan jaminan kehilangan pekerjaan.

Maka, klaim jaminan sosial dan kesejahteraan lainnya hilang tidak benar.

9. Semua karyawan bertatus tenaga kerja harian

Pasal 56 menyebut bahwa perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk
waktu tidak tertentu. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu didasarkan atas jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu yang keduanya diatur dalam perjanjian kerja.

Dengan demikian, klaim semua karyawan berstatus tenaga kerja harian tidak benar.

10. Tenaga kasir asing bebas masuk

Kemungkinan kata "kasir" yang dimaksud adalah "kerja". Dengan demikian, klaim yang dimaksud adalah tenaga kerja asing bebas masuk.

Pasal 42 memuat syarat mempekerjakan tenaga kerja asing di Indonesia. Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki.

Tenaga kerja asing juga dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia. Dengan demikian, klaim tenaga kerja asing bebas masuk salah.

11. Buruh dilarang protes, ancamannya PHK

Dari 14 alasan pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam Pasal 154A, tidak terdapat alasan protes buruh maka ancamannya PHK. Di luar 14 alasan itu, menurut UU Cipta Kerja, dapat ditetapkan alasan PHK lainnya dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. 

12. Libur hari raya hanya pada tanggal merah, tidak ada penambahan cuti

Libur hari raya dan cuti bersama ditentukan oleh keputusan pemerintah. Misal, ketetapan libur nasional dan cuti bersama tahun 2021 dituangkan dalam surat keputusan bersama (SKB).

13. Istirahat pada hari Jumat cukup 1 jam, termasuk shalat Jumat

Tidak ada ketentuan tersebut dalam UU Cipta Kerja ataupun UU Ketenagakerjaan.

Kesimpulan

Berdasarkan penelusuran Kompas.com, 13 poin yang diklaim sebagai isi UU Cipta Kerja yang beredar di media sosial tidak sepenuhnya tepat. 

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Luhut Sarankan agar Omnibus Law: Dibaca Dulu Baru Komentar", dan "[KLARIFIKASI] Benarkah 13 Poin Ini Ada dalam UU Cipta Kerja?"

Editor: fitriadi
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved