Breaking News:

Mau Judicial Review UU Cipta Kerja, Federasi Buruh Khawatir Mahkamah Konstitusi Tidak Netral

FSP LEM SPSI was-was jika harus memperjuangkan Undang-Undang Cipta Kerja melalui jalur uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK).

WARTA KOTA/WARTA KOTA/HENRY LOPULALAN
Ribuan buruh dan mahasiswa berunjukrasa menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja, Kamis (8/10/2020) di Patung Kuda, Monas, Jakarta. WARTA KOTA/HENRY LOPULALAN 

BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Sejumlah federasi buruh di Indonesia menolak UU Cipta Kerja yang telah disahkan DPR RI.

Setelah melakukan aksi mogok nasional, para buruh akan menggelar unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja.

Selain demo, federasi buruh saat ini tengah mempertimbangkan kemunkinan mengajukan judicial review.

Hanya saja kata Ketua FSP LEM SPSI Arif Minardi, pihaknya was-was, jika harus memperjuangkan Undang-Undang Cipta Kerja melalui jalur uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Katakanlah kami juga was-was di MK itu. Terus terang sajalah bahwa kami curiga bahwa MK tidak netral," kata Arif dalam konferensi pers secara virtual, Senin (12/10/2020).

Baca juga: Pendemo Berdatangan ke Jakarta, KSPI dan 32 Federasi Buruh Turun ke Jalan Setelah Mogok Nasional

Baca juga: Amankan Demo Tolak UU Cipta Kerja, Ribuan Personil TNI dan Brimob Dikerahkan Ke Jakarta

Baca juga: 8 Aktivis KAMI Ditangkap Bareskrim Polri, Ini Dia Sosoknya, Satu Pejabat Pernah Dicopot di Masa SBY

Meski demikian, tidak menutup kemungkinan, ujar Arif, federasi buruh mengajukan judicial review.

Namun ia memastikan, pihaknya akan lebih dahulu mempelajari undang-undang yang baru terkait Mahkamah Konstitusi.

Rribuan pendemo memadati Jalan Pahlawan depan kantor Gubernur dan DPRD Provinsi Jateng, Senin (12/10/2020).Dalam orasinya Ganjar menegaskan bahwa sudah menelpon para menteri terkait tuntutan para buruh. Aksi demo berlangsung dengan tertib dan damai. Diakhir demo, para buruh memberikan bunga kepada TNI dan Polri sebagai simbol perjuangan menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang berjalan lancar. (Tribun Jateng/Hermawan Handaka)
Rribuan pendemo memadati Jalan Pahlawan depan kantor Gubernur dan DPRD Provinsi Jateng, Senin (12/10/2020).Dalam orasinya Ganjar menegaskan bahwa sudah menelpon para menteri terkait tuntutan para buruh. Aksi demo berlangsung dengan tertib dan damai. Diakhir demo, para buruh memberikan bunga kepada TNI dan Polri sebagai simbol perjuangan menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang berjalan lancar. (Tribun Jateng/Hermawan Handaka) 

"Tentang khusus judicial review. Pertama, kami akan mempelajari dulu tentang undang-undang yang baru tentang MK. Karena, undang-undang yang lama sebelumnya direvisi," ujarnya.

"Undang-undang yang baru saya mendapat masukan bahwa hasil MK itu bisa diabaikan oleh pemerintah. Pemerintah bisa mengabaikan MK, hasil keputusan MK gitu. Maka kita akan cobal mempelajari dulu undang-undang MK tentang kemungkinannya. Kita juga harus review semua dan apakah efektif ke MK," sambungnya.

Selain persiapan ke Mahkamah Konstitusi, para buruh juga menyiapkan sejumlah agenda lanjutan penolakan UU Cipta Kerja, seperti kembali berunjuk rasa, atau melalui eksekutif dan legislatif review.

Halaman
123
Editor: fitriadi
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved