Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Gubernur Babel Dipaksa Pendemo Nyatakan Sikap Tolak UU Cipta Kerja, Ini Reaksinya

Penolakan itu, berasal dari buruh hingga mahasiswa menyuarakan aspirasinya menolak UU Cipta Kerja. UU Cipta Kerja tersebut dinilai terlalu cepat

bangkapos.com
Massa demonstran penolakan Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja yang melakukan aksi unjuk rasa di kantor Gubernur Babel, pada Rabu (14/10/2020). 

BANGKAPOS.COM, BANGKA--Pengesahan Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang dibuat oleh pemerintah DPR RI memicu aksi penolakan di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk di Provinsi Bangka Belitung.

Penolakan itu, berasal dari buruh hingga mahasiswa menyuarakan aspirasinya menolak UU Cipta Kerja.

UU Cipta Kerja tersebut dinilai terlalu cepat dan hanya menguntungkan beberapa pihak saja.

Atas aksi penolakan tersebut, beberapa kepala daerah dipaksa untuk merespons, dan menyatakan penolakan terkait UU Cipta Kerja.

Termasuk Gubernur Provinsi Bangka Belitung, Erzaldi Rosman, yang dipaksa oleh para pendemo yang melakukan aksi unjuk rasa di kantor Gubernur Babel, pada Rabu (14/10/2020) sore.

Para pendemo yang banyak dari kalangan mahasiswa ini memaksa Gubernur untuk membuat pernyataan, terkait penolakan UU Cipta Kerja.

Baca juga: Gubernur Babel Erzaldi Roesman Temui Pendemo Sampaikan Hal Ini

"Kami ingin Gubernur Babel juga menolak UU Cipta Kerja, sama dengan Gubernur lainnya, kalau tidak kami akan tetap di sini,"ujar seorang orator menyuarakan hal tersebut dengan lantang dihadapan ratusan pendemo, pada Rabu (14/10/2020).

Setelah banyak mendapatkan penjelasan dan diskusi bersama, akhirnya, Gubernur Babel Erzladi Rosman memerintahkan untuk membuat surat deklarasi pernyataan sikap yang harus disepakati bersama penolakan draf UU Cipta Kerja.

Dalam pernyataan sikap tersebut Gubernur menyampaikan pernyataan sikap terhadap koalisi masyarakat sipil.

"Dengan ini Gubernur dan DPRD Provinsi Bangka Belitung menyampaikan atau meneruskan pernyataan sikap dari koalisi masyarakat Sipil Bangka Belitung, sebagai berikut. Satu menolak UU Omnibus law Cipta Kerja yang telah disahkan menjadi UU pada 5 oktober 2020 yang lalu, dua mendesak Presiden untuk mengeluarkan peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu terhadap pengesahan UU cipta kerja tersebut, demikian untuk dapat dimaklumi dan dilampirkan pernyataan dari koalisi masyarakat Sipil Babel," jelas Gubernur Babel.

Namun masih adanya kata meneruskan untuk menolak membuat para pendemo di kantor Gubernur Babel, berada di kantor Gubernur Babel, hingga Rabu (14/10/2020) malam pukul 17.48 WIB.

(Bangkapos/Riki Pratama)

Penulis: Riki Pratama
Editor: khamelia
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved