Breaking News:

STISIPOL P12 Sungailiat Gelar Seminar Nasional Online 'Catatan Kritis Undang-undang Cipta Kerja'

STISIPOL Pahlawan 12 gelar seminar nasional Catatan Kritis Undang-Undang Cipta Kerja : Perspektif ekonomi dan Kebijakan Publik di Daerah

Penulis: Edy Yusmanto CC | Editor: Edi Yusmanto
dok humas Stisipol P12 Sungailiat
Stisipol P12 Sungailiat Bangka gelar seminar daring 

BANGKAPOS.COM - STISIPOL Pahlawan 12 Sungailiat Bangka kembali mengadakan seminar nasional secara daring bertema Catatan Kritis Undang-undang Cipta Kerja: Perspektif Ekonomi dan Kebijakan Publik di Daerah, Jumat (16/10/2020).

Nara sumber yang dihadirkan yaitu Bhima Yudhistira Adhinegara yang aktif dalam penelitian bidang ekonomi dan keuangan di Institute for Development of Economics and Finance (INDEF).

Ada pula Ketua STISIPOL Pahlawan 12 Sungailiat Bangka Darol Arkum.

Acara diikuti banyak peserta dari kalangan dosen, mahasiswa hingga masyarakat umum.

Bhima Yudhistira Adhinegara mengungkapkan kegiatan ini diharapkan memberikan sedikit pencerahan dan menjawab kegelisahan masyarakat tentang poin-poin pada pasal Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law, yang harus mempertimbangkan kepentingan publik.

Konsekuensi formulasi undang-undang ini secara substansi tidak hanya berdampak terhadap ketenagakerjaan tetapi terdapat persoalan lain yang sangat mendasar.

“Omnibus Law ini dinilai tidak menyelesaikan masalah daya saing melainkan banyak poin pada pasalnya yang malah melemahkan posisi tenaga kerja. Undang-Undang Cipta Kerja kurang tepat untuk mengatasi masalah ekonomi dan tenaga kerja di Indonesia karena yang diperlukan pekerja Indonesia adalah jaminan sosial," terang Bhima dalam rilis yang diterima bangkapos.com.

Omnibus law ini kata Bhima masih prematur untuk disahkan oleh pemerintah karena masih memerlukan analisis mendalam dalam berbagai aspek.

"Selain itu diperlukan transparansi dan melibatkan partisipasi masyarakat karena poin-poin pada Undang-undang ini akan berpengaruh pada sistem ekonomi dan investasi yang ada di daerah. Hal ini justru merugikan daerah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah," kata Bhima.

Hal senada diutarakan Darol Arkum.

“Undang-Undang Cipta kerja semakin mempertajam pengkerdilan terhadap otonomi daerah karena beberapa kewenangan kebijakan Pemerintah Daerah melalui kendali tarik pemerintah pusat sehingga daerah tidak dapat menggunakan wewenangnya secara otonom," papar Darol.  (*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved