Soal Penolakan UU Cipta Kerja, Aspirasi Paling Lambat Diterima Jumat Nanti

BANGKAPOS.COM , BANGKA -- Aspirasi berbagai elemen masyarakat terkait penolakan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja  akan tetap ditampung oleh Pihak Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Propivinsi Bangka Belitung (Babel). Namun aspirasi itu paling lambat diterima, Jumat (23/10/2020) Pukul 13.00 WIB.

"Aspirasi akan dihimpun oleh Disnaker untuk nanti disampaikan ke pak presiden dan DPR RI," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bangka Belitung, Harrie usai menghadiri Dialog Pembahasan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja bertempat di Ruang Tanjung Pendam Kantor Gubernur Bangka Belitung, Senin (19/10/2020).

Ia menegaskan pihak pemprov berstatus menyuarakan aspirasi masyarakat.

"Sepaham tidak sepaham tetap disampaikan, karena posisi pemprov saat ini menyuarakan masukan-masukan hasil rapat dari elemen masyarakat.

Kalau secara substansi membahas (UU Cipta Kerja-red), kita belum terima drafnya keseluruhan tapi keluhan-keluhan dan asumsi akan dihimpun," jelas Harrie.

Namun, dikarenakan keluhan atau aspirasi masyarakat pada pertemuan kali ini belum lengkap sehingga diperpanjang masa penyampaian aspirasi sampai hari Jumat ini.

"Kita masih menampung masukan karena merasa belum komplit (lengkap-red) jadi ditunggu hari Jumat di Disnaker, nanti akan dibuatkan surat yang akan disampaikan ke Presiden RI," kata Harrie.

Disebutkannya, adapun masukan yang berisi keluhan tentang UU Cipta Kerja disampaikan beberapa pihak meliputi SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia), akademisi, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), dan sebagainya.

"Yang banyak dikeluhkan pada umumnya terkait upah, mungkin ada tujuh usulan, itu kita akomodir semua. kami masih menunggu dan akan meneruskan aspirasi ini nantinya," tutur Harrie.(Bangkapos.com /Cici Nasya Nita.