Breaking News:

advertorial

Pjs Bupati Sahirman Ingin Akses Kepesertaan BPJS di Bangka Barat 100 Persen

Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Bangka Barat Sahirman Djumli menginginkan adanya peningkatan kepesertaan Program JKN KIS

Ist
Suasana berlangsungnya rapat forum kemitraan semester dua antara Pemkab Bangka Barat dengan BPJS Kesehatan, Rabu pagi. 

BANGKAPOS.COM , BANGKA - Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Bangka Barat, Sahirman Djumli menginginkan adanya peningkatan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN KIS) yang dikelola BPJS Kesehatan.

Hingga kini berdasarkan data akses kepesertaan masyarakat Bangka Barat terhadap BPJS kesehatan di Bangka 76,82 persen dari total masyarakat.

"Saya lihat angkanya tadi 76 persen sekian. Kita inginkan tidak ada masyarakat kita yang tidak ikut BPJS kesehatan sehingga Babar benar-benar Hebat. Masyarakat Babar harus 100% punya akses kepesertaan BPJS kesehatan," tegas Sahirman dalam rapat forum kemitraan semester dua antara Pemkab Bangka Barat dengan BPJS Kesehatan, Rabu (21/10/2020).

Menurut Sahirman, Bangka Barat berslogan HEBAT sejatinya bukan hanya soal pintar warganya namun juga sehat warganya.

"Hebat jangan hanya soal slogan tapi ternyata masih ada warga yang belum punya BPJS, belum terlayani dengan baik artinya belum hebat," jelasnya.

Sahirman menyampaikan sangat mendukung program jaminan kesehatan nasional yang diamanahkan kepada BPJS kesehatan dengan manfaatnya yang tak perlu didiskusikan lagi.

"Meski begitu nyatanya belum semua masyarakat mengakses manfaat BPJS kesehatan ini. Maka tugas kita yang tergabung dalam forum kemitraan ini ikut membangun kesadaran masyarakat sehingga ikut terlindung kesehatannya dengan BPJS," ajaknya.

Sahirman tak lupa meminta BPJS kesehatan agar kualitas layanan bagi pasien BPJS lebih ditingkatkan lagi ke depan.

Sementara Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pangkalpinang, Angga Firdauzie dalam paparannya menjelaskan terkait hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan jaminan kesehatan di Bangka Barat.

Penjelasan Angga mulai persoalan penyesuaian iuran peserta, proses pembayaran klaim rumah sakit, persoalan rujukan pasien hingga kualitas layanan peserta BPJS yang berkualitas dan semakin dimudahkan dengan hadirnya berbagai fitur di aplikasi JKN-KIS.

"Kami juga meminta perhatian Pemda menyediakan dokter gigi di Puskesmas sehingga tidak ada lagi pasien yang dirujuk ke rumah sakit padahal sebetulnya pasien bisa dilayani di tingkat primer di FKTP," harap Angga.

Angga juga meminta rumah sakit maupun klinik di Bangka Barat yang bekerja sama BPJS kesehatan agar jika ada pasien yang sudah kembali normal atau stabil kondisinya, untuk dirujuk balik ke FKTP.

"Kasihan masa hanya mau ambil obat saja harus bolak-balik rumah sakit," katanya.(*)

Editor: Fery Laskari
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved