Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Diskusi UU Cipta Kerja , Koalisi Masyarakat Sipil Lontarkan Mosi Tidak Percaya dengan DPR dan DPD RI

Koalisi Masyarakat Sipil Bangka Belitung melontarkan mosi tidak percaya di akhir diskusi dengan DPR RI dan DPD RI dapil Bangka Belitung

Penulis: Cici Nasya Nita | Editor: nurhayati
Bangkapos.com/Cici Nasya Nita
Koalisi Masyarakat Babel diskusi dengan DPR RI dan DPD RI dapil Bangka Belitung terkait Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja di ruang Pasir Padi Kantor Gubernur, Kamis (22/10/2020). 

BANGKAPOS.COM , BANGKA -- Koalisi Masyarakat Sipil Bangka Belitung melontarkan mosi tidak percaya di akhir diskusi dengan DPR RI dan DPD RI dapil Bangka Belitung terkait Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja di ruang Pasir Padi Kantor Gubernur Bangka Belitung, Kamis (22/10/2020).

"Tidak memperjuangkan aspirasi yang kami sampaikan atau tidak sepemahaman. Oleh karena itu apa yang disahkan kemarin 5 Oktober, itu tidak berdasarkan dialog atau tidak berdasarkan apa yang terjadi di Babel. Oleh karenanya, kami menyatakan mosi tidak percaya terhadap DPR RI dan DPD RI dapil Bangka Belitung," sesal Perwakilan Koalisi Masyarakat Bangka Belitung sekaligus Koordinator BEM Bangka Belitung, Wahyu Akmal.

Lebih lanjut, ia menyebutkan narasi penolakan tentang UU Cipta Kerja akan terus diperjuangkan di Bangka Belitung.

Selain itu, Wahyu dan rekan-rekannya saat diskusi menyampaikan hal-hal yang dinilai ganjal dalam pengesahan UU Cipta kerja seperti tidak ada transparasi dan partisipasi berbagai pihak saat proses pengesahan.

"Kenapa disahkan pada masa pandemi, itu kami nilai itu cacat secara formil, kalau dibiarkan. Kami juga merasa ada siasat tertentu dalam menguasai sumber daya alam dan manusia. Ketika itu disahkan tanpa dasar aspirasi tentu dikhawatirkan, itu ada penyeludupan pasal. Omnibuslaw ini juga betul-betul tentu akan berdampak di Babel," tegas Wahyu.

Sepanjang diskusi berlangsung, pihak Koalisi Masyarakat Sipil Bangka Belitung juga meminta DPR RI dan DPD RI Babel untuk mengambil sikap menolak pengesahan UU Cipta Kerja.

Namun tak diindahkan, sebab dijelaskan oleh Anggota DPD RI dapil Bangka Belitung, Hudarni Rani bahwa yang perlu dipahami peran mereka adalah sebagai pendengar dan penyampai aspirasi rakyat ke pemerintah pusat.

"Proses sudah sampai pada pusat, kita bisa sampaikan bila perlu perbaikan. Semua ini kita tampung dan akan kita sampaikan, tapi kalau kita disuruh menolak itu susah juga, anggota DPD dan DPR tidak mungkin lagi pada posisi menolak, tapi menyampaikan aspirasi mereka,"  jelas Hudarni usai diskusi berlangsung.

Selain itu, pihak DPD RI dapil Bangka Belitung bisa saja membuka ruang untuk pihak Koalisi Masyarakat Sipil Bangka Belitung bila ingin berdialog kembali membahas UU Cipta Kerja ini ketika draft sudah lengkap diterima.

"Dialog bisa saja, tapi semua harus memahami posisi. Mereka menyangka DPD bisa menentukan, kalau mereka menekankan mosi tidak percaya, itu susah juga," sebut Hudarni.

Halaman
123
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved